“Jika salah satu mata rantai pengawasan ini lemah, risiko terhadap kesehatan masyarakat akan meningkat. Karena itu, penerapan manajemen risiko harus berjalan konsisten dan terintegrasi,” tegasnya.
Kesadaran atas adanya risiko-risiko tersebut bukan untuk menakut-nakuti atau menambah beban organisasi, tetapi justru untuk memperkuat budaya risiko di BPOM.
Dengan memiliki kesadaran bersama, menurutnya, BPOM dapat membangun sistem pengendalian yang lebih efektif, memperkuat koordinasi antar unit, dan memastikan bahwa setiap lini memiliki peran dalam melindungi masyarakat.
Di sisi lain, BPOM juga harus menyadari adanya risiko yang cakupannya luas, seperti koordinasi dengan aparat penegak hukum, tumpang tindih kewenangan, hingga ancaman penyuapan dan tekanan dari pelaku pelanggaran.
Karenanya, kata Rudy manajemen risiko di BPOM tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan sinergi dengan lintas instansi, seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Badan Standardisasi Nasional.
Terakhir, ia mengatakan, manajemen risiko tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus dibangun melalui sinergi dengan berbagai instansi.
“Manajemen risiko adalah soal budaya kerja yang harus kita tanamkan agar pengawasan obat dan makanan semakin akuntabel, transparan, dan efektif dalam melindungi masyarakat,” tutupnya.**
Discussion about this post