DAD Sekayam Bersama PT GKM Gelar Sosialisasi Aturan Sanksi Adat Pencurian TBS

Masih dalam sanksi tersebut, tindakan pelanggaran hukum yang dimaksud adalah, kategori tindakan pelanggaran hukum di atas ketentuan tindakan pidana ringan dengan nominal Rp 2,5 juta per kasus, yaitu bernilai lebih dari nominal Rp 2,5 juta per kasus maka kasus tersebut dilimpahkan kepada pihak yang berwajib.

Apabila penadah terlibat dan disebut oleh pelaku pencurian sesuai BAP kepolisian, maka dalam kasus ini akan dikenakan sanksi adat sebanyak dua kali lipat dari ketentuan di atas.

Apabila pelaku pencurian anak di bawah umur (di bawah umur 15 tahun), maka anak tersebut diproses secara hukum adat dan dikenakan sanksi adat sesuai ketentuan adat.

Tindakan pelanggaran hukum pencurian berondolan, maka kasus tersebut diselesaikan secara hukum adat, dengan sanksi adat sebesar 2 buah dengan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban.

Keputusan sanksi hukum adat diputuskan oleh pemangku adat yang sah, terdiri dari pengurus adat. Keputusannya paling tinggi 4 buah dan temenggung keputusannya di atas 4 buah, dan tidak dibenarkan kepada orang yang bukan pemangku adat untuk memutuskan sanksi adat. Jika yang memutuskan sanksi adat bukan pemangku adat yang sah, maka akan dikenakan sanksi adat sebesar 1 kati panink 4 buah oleh temenggung.

Ketua DAD Sekayam Aris Haryono mengatakan, sanksi adat tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak dan berlaku bagi siapapun tanpa pandang bulu. Menurutnya, aturan ini berlaku juga aset pribadi. dia minta supaya segenap pihak memandang penting aturan adat ini, agar tidak ada lagi pencurian TBS baik punya perusahaan atau pribadi.

“Kami semua telah sukses menyelenggarakan sosialisasi sanksi adat, semoga semua pihak sama-sama mematuhinya. Kita ingin melindungi aset, tidak hanya punya perusahaan tetapi punya kebun pribadi. Tidak boleh ada pencurian TBS, itu hak milik penanam,” tegas Aris.

Markus Dedi salah seorang Kades dari Desa Sotok juga mengatakan hal sama, bahwa pencurian TBS harus dihentikan karena merusak moral warga dan anak-anak muda. “Itu bukan pekerjaan yang baik,” tegas Markus Dedi, “Sehingga sanksi adat dilakukan agar ada efek jera bagi pelaku,”lanjutnya.

“Kita harus tegas melarang warga kita dari pencurian, sanksi ini berlaku bagi siapapun,” ucapnya. **