Tahun 2024, BPKP kembali melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran atas program/kegiatan penurunan kemiskinan dan penanganan stunting pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ini untuk memastikan program/kegiatan yang dirancang bisa lebih efektif dan efisien.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap kepada Pj. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Mohammad Bari mewakili Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jumat, 23 Februari 2024 , di Pontianak Convention Center.
Entry meeting tersebut berjalan informal di coffee shop dengan suguhan Kopi Liberika, komoditi unggulan Kalimantan Barat, salah satu produk yang dipamerkan pada Saprahan Khatulistiwa Tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, Rudy mengingatkan, Kalimantan Barat dengan luas 147.307 kilometer persegi harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sebab, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih nomor 11 dari 34 provinsi yang terendah pertumbuhan ekonominya, sedangkan IPM Kalimantan Barat peringkat 30 dari 34 provinsi di Indonesia. Kata Rudy, usaha yang dapat dilakukan adalah perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran pada program/kegiatan penurunan kemiskinan dan penanganan stunting.
Pada entry meeting tersebut, Rudy juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi di bawah angka nasional sebesar 6,73. Begitu pula dengan penurunan stunting hingga dua persen selama dua tahun.
Discussion about this post