Namun, Rudy juga menyoroti temuan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2023, yaitu program/kegiatan yang berisiko tidak efektif senilai Rp153,503 miliar dan berisiko tidak efisien senilai Rp376, 78 juta. Angka ini diperoleh dari pagu yang dievaluasi senilai Rp810,270 miliar.
“Dengan intervensi program/kegiatan dan tepat dan ‘mengena’ kepada masyarakat, mestinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat melampaui target-target yang telah ditetapkan,” ucap Rudy.
Ditambahkannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga harus mengoptimalkan proyek-proyek strategis nasional yang telah rampung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Merespons hal tersebut, Bari menyatakan, hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran BPKP tahun 2023 berdampak positif terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Hal-hal yang telah kami upayakan pada tahun 2023 akan kami teruskan pada tahun 2024, dengan bantuan dari BPKP. Kami sepakat menindaklanjuti saran yang diberikan BPKP,” ujarnya.
Setelah entry meeting tersebut, di tempat yang sama, Rudy bersama Bari mengikuti makan Saprahan bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung beserta tamu undangan lainnya.**
Discussion about this post