Selain itu, juga untuk menyelaraskan ketentuan terkait pelaporan perusahaan efek, yang saat ini masih tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah dan dengan frekuensi yang berbeda-beda.
POJK ini mengatur kewajiban pelaporan perusahaan efek, yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE). PEE dan PPE yang memenuhi kriteria dalam proses pemeriksaan namun sudah tidak memiliki pengurus dan kantor; dan atau dalam tahap pemberesan aset nasabah atau pencabutan izin dikecualikan dalam kewajiban penyampaian laporan.
Laporan yang wajib disampaikan oleh PEE dan PPE diatur dalam POJK ini, meliputi laporan berkala dan laporan insidental kepada OJK.
Lebih lanjut, POJK juga mengatur tentang pihak pelapor, tata cara pelaporan, penundaan dan pengecualian pelaporan, serta batas waktu penyampaian masing-masing laporan.
Dengan diterbitkannya POJK ini, maka ketentuan pelaporan bagi PEE dan PPE yang diatur dalam Peraturan Nomor X.E.1 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-460/BL/2008 tentang kewajiban penyampaian laporan berkala oleh perusahaan efek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. **
Editor : Yuli.S
Discussion about this post