Perekonomian Indonesia Tetap Kokoh

Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan fundamental yang kokoh. Kondisi ini kembali mendapat pengakuan dari dua lembaga pemeringkat internasional.

S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek (outlook) stabil, sedangkan Lianhe Ratings, lembaga pemeringkat asal Tiongkok, memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil.

Penilaian tersebut didasarkan pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di atas 5 persen sejak 2022, didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, serta rasio utang pemerintah yang tetap terjaga pada level yang prudent.

Kondisi tersebut juga tercermin pada kinerja perekonomian Kalimantan Barat. Pada triwulan I 2026, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 6,14 persen secara tahunan (yoy), melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, inflasi pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,28 persen, disertai penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,97 persen.

Dari sisi sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 176,87, tertinggi di wilayah Kalimantan, di sisi lain neraca perdagangan masih berada pada kondisi surplus, mencerminkan kinerja ekspor yang tetap melampaui impor selama periode berjalan.

Berbagai indikator tersebut mencerminkan bahwa aktivitas perekonomian di Kalimantan Barat tetap terjaga dan menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global. Kinerja APBN di Kalimantan Barat juga menunjukkan arah yang positif hingga semester pertama tahun 2026.

Pada Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Bulan Juli Tahun 2026, Kamis, 23 Juli 2026 Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono menuturkan, hingga 30 Juni 2026 realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp7.010,13 miliar atau 41,76 persen dari target, tumbuh 25,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp14.152,52 miliar atau 51,39 persen dari pagu, meningkat 4,77 persen secara tahunan.  Pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 masih didominasi penerimaan perpajakan dengan realisasi Rp6.342,69 miliar, tumbuh 27,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan tersebut berasal dari pajak sebesar Rp5.875,90 miliar, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp466,79 miliar, yang meningkat 44,67 persen secara tahunan. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp667,45 miliar atau tumbuh 6,48 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap terjaga dan optimalisasi penerimaan negara yang terus berjalan.

Dari sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp5.418,42 miliar atau 48,26 persen dari pagu dan tumbuh signifikan 54,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Peningkatan tersebut terutama didorong oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.846,14 miliar, antara lain pada Juni 2026 untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas ASN, TNI, dan Polri,” kata Rahmat Mulyono.

Selain itu, Belanja Barang mencapai Rp1.598,68 miliar, yang antara lain dimanfaatkan untuk mendukung operasi dan pemeliharaan prasarana bidang konektivitas darat yaitu jalan sebesar Rp328,90 miliar.

Adapun Belanja Modal terealisasi sebesar Rp973,59 miliar untuk pembangunan prasarana pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat serta revitalisasi sarana dan prasarana madrasah guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kalimantan Barat.

Belanja negara tidak hanya berperan dalam menjaga keberlangsungan roda pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan konektivitas antarwilayah, serta penyediaan berbagai layanan dasar, APBN terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, konektivitas, dan layanan dasar menjadi kunci dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Penyaluran Transfer ke Daerah

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Hingga 30 Juni 2026, realisasinya mencapai Rp8.734,10 miliar atau 53,53 persen dari pagu, tumbuh 5,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.