Realisasi tersebut didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6.230,25 miliar, diikuti DAK Nonfisik sebesar Rp1.113,52 miliar, Dana BOSP sebesar Rp735,04 miliar, Dana Desa sebesar Rp376,12 miliar, BOK Puskesmas 80,16 miliar, dan DAK Fisik 14,85 miliar.
Pemanfaatan TKD terus mendukung pelayanan dasar melalui penyaluran Dana Desa Tahap I kepada 2.035 desa dan Tahap II kepada 322 desa, serta mendukung sektor pendidikan melalui penyaluran BOS kepada 1.099.896 siswa di 7.821 sekolah.
Selain itu, DAK Fisik telah disalurkan kepada empat pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Sanggau.
APBN juga terus menjadi penggerak pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di Kalimantan Barat. Hingga 22 Juli 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat melalui 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Guna mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan SPPG, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengembangkan inovasi aplikasi pelaporan keuangan KAPUAZ, yang membantu proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan SPPG secara lebih tertib dan akuntabel.
Program Cek Kesehatan Gratis
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga terus diperluas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hingga 30 Juni 2026, sebanyak 441.240 orang atau 7,6 persen dari total sasaran telah memanfaatkan layanan CKG di Kalimantan Barat.
Untuk mempercepat pencapaian target tahun 2026, pemerintah terus memperkuat promosi, mengoptimalkan pelaksanaan CKG di seluruh puskesmas, serta mendorong kolaborasi lintas sektor.
Salah satu program yang terus diperkuat adalah Sekolah Rakyat. Hingga Juni 2026, realisasi anggaran mencapai Rp2.895.418.940 untuk mendukung pengelolaan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan layanan pendidikan.
Program ini telah berjalan di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang, serta didukung pembangunan prasarana pendidikan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya.
APBN juga mendukung penguatan sektor kelautan melalui pengembangan Kampung Nelayan. Hingga Juni 2026, realisasi anggaran mencapai Rp6.057.157.470 untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan melalui bantuan kepada kelompok masyarakat. Usulan pengembangan Kampung Nelayan tahun 2026 masih dalam tahap identifikasi dan verifikasi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Di sektor pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp2,60 triliun kepada 32.855 debitur, atau 57,99 persen dari plafon tahun 2026.
KUR Mikro masih mendominasi penyaluran dengan realisasi Rp1,63 triliun kepada 28.971 debitur, sementara Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan penyaluran terbesar sebesar Rp298,65 miliar.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan rumah. Hingga Juni 2026, penyaluran FLPP mencapai Rp430,99 miliar kepada 3.289 debitur, dengan Kabupaten Kubu Raya mencatat realisasi terbesar sebesar Rp274,18 miliar.
Sementara itu, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah terealisasi sebesar Rp78,10 miliar kepada 14.170 debitur, yang didominasi pelaku usaha sektor perdagangan besar dan eceran.
Di tingkat daerah, kondisi fiskal juga tetap menunjukkan kinerja yang terjaga. Sinergi antara APBN dan APBD terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.
“Hubungan yang saling melengkapi antara fiskal pusat dan daerah menjadi modal penting dalam memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat,” imbuh Rahmat Mulyono. **
Discussion about this post