PENCABUTAN izin PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) dipertanyakan Tim Yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap), Andri TK.
Menurut Andri, pencabutan izin PUB Yayasan ACT harus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No 8/2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Dalam Pasal 27 dijelaskan bahwa proses pencabutan izin harus dilakukan secara bertahap.
“Melalui Pasal 27 itu, disebutkan sanksi administrasi bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin melalui tiga tahapan. Pertama, teguran secara tertulis, ke dua penangguhan izin, dan ke tiga baru pencabutan izin. Hingga kini kami masih belum menerima teguran tertulis tersebut,” kata Andri dalam keterangan tertulisnya, Rabu 6 Juli 2022.
Menurut Andri, sanksi administratif berupa teguran secara tertulis harus diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak tiga kali, dengan tenggang waktu paling lama tujuh hari kerja, antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
“Di sinilah kami menjadi heran, mengapa begitu cepat keputusan pencabutan izin itu dilakukan,” kata Andri.
Sebelumnya, Kemensos mencabut izin PUB yang telah diberikan kepada Yayasan ACT pada tahun 2022. Pencabutan ini dilakukan, karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan Yayasan.
Discussion about this post