PEMERINTAH Sri Lanka Minggu memblokir akses ke media sosial, setelah menetapkan status darurat untuk mengatasi kerusuhan massal, akibat krisis ekonomi di negara itu.
Jam malam diberlakukan pada hari Sabtu secara nasional, karena protes-protes terhadap cara pemerintah menangani krisis ekonomi telah berubah jadi kekerasan.
Jam malam itu berlangsung hingga Senin pukul 06.00 waktu setempat (07.30 WIB). Tentara Sri Lanka terlihat membawa senapan serbu dan polisi menjaga pos-pos pemeriksaan di Kolombo.
“Pemblokiran media sosial bersifat sementara, dan diberlakukan atas instruksi khusus dari Kementerian Pertahanan. Hal itu dilakukan demi kepentingan negara dan rakyat guna menjaga ketenangan,” kata Ketua Komisi Regulasi Telekomunikasi Jayantha de Silva.
Organisasi pemantau internet NetBlocks mengatakan, data jaringan seketika menunjukkan bahwa Sri Lanka telah menerapkan pemblokiran media sosial secara nasional.
Akses ke sejumlah platform, seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube dan Instagram dibatasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Namal Rajapaksa, keponakan Presiden Gotabaya Rajapaksa, mencuit bahwa dirinya tak akan pernah membiarkan pemblokiran media sosial.
“Adanya VPN (virtual private network), seperti yang saya gunakan sekarang, membuat larangan itu sama sekali tak berguna. Saya minta otoritas untuk berpikir lebih progresif, dan mempertimbangkan lagi keputusan ini,” kata dia.
Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa menetapkan keadaan darurat pada Jumat yang memicu kekhawatiran akan adanya tindakan keras dari pemerintah terhadap protes, di tengah kenaikan harga-harga, kelangkaan bahan pokok dan pemadaman listrik bergilir.
Kekuasaan darurat di masa lalu membolehkan militer untuk menangkap dan menahan tersangka tanpa surat perintah. Belum jelas apakah status darurat saat ini juga memungkinkan hal yang sama.
Aksi-aksi protes juga menandai penurunan drastis dukungan politik bagi Presiden Rajapaksa, yang merebut kekuasaan sejak 2019 dengan janji menstabilkan situasi.
Discussion about this post