Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, BPS Janji Sajikan Kualitas Data

Kegiatan Sensus Ekonomi (SE) 2026 mulai digelar pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 serentak di seluruh Indonesia. Dimulainya kegiatan ini, ditandai dengan pencanangan penjaminan kualitas data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat (Kalbar).

“Kami akan menyajikan kualitas data. Data yang dikumpulkan dari pelaku usaha di Kalbar akan menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, penyaluran subsidi, penganggaran serta program pemberdayaan ekonomi daerah yang tepat sasaran,” kata Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin saat pencanangan penjaminan kualitas data SE2026 di halaman kantornya, Senin 15 Juni 2026.

BPS Kalbar menurunkan petugasnya sebanyak 370 orang dari 489 pegawai BPS se Kalbar atau sekira 75 persen sebagai penanggung jawab Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026.

Acara Pencanangan Penjaminan Kualitas SE2026 ini, dihadiri Sekda Kalbar, dr H. Harisson, M.Kes, Deputi Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, Kepala BPS Kalbar, Muh. Saichudin, petugas lapangan SE2026 serta sejumlah undangan lain.

Sekda Kalbar Harisson dalam sambutannya menegaskan, komitmen bersama dalam menghasilkan data Sensus Ekonomi 2026 yang berkualitas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sensus Ekonomi 2026 merupakan salah satu agenda statistik nasional yang sangat penting dan strategis. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, tetapi juga menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi berbagai kebijakan pembangunan di masa yang akan datang,” tuturnya.

Harisson menyampaikan, bahwa kualitas data menjadi faktor yang sangat menentukan. Data yang akurat, lengkap, konsisten dapat dipertanggungjawabkan akan menghasilkan informasi yang berkualitas serta menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Sebaliknya data yang kurang berkualitas dapat memengaruhi ketepatan perencanaan, efektivitas program serta keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.