Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, realisasi belanja negara hingga akhir triwulan IV 2025 mencapai angka Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari APBN, sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun (91,7 (persen dari APBN).
“Dengan demikian, APBN mencatatkan defisit Rp 695,1 triliun (2,92 persen dari PDB) dan keseimbangan primer tercatat negatif sebesar Rp 180,7 triliun,”kata Purbaya dalam Konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 1 tahun 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Menurut Purbaya, kinerja pendapatan negara menghadapi berbagai tantangan di tengah gejolak perekonomian global.
Menkeu mengungkapkan, penerimaan perpajakan hingga akhir triwulan IV 2025 mencapai Rp 2.217,9 triliun atau 89,0 persen dari APBN. Capaian tersebut terjadi di tengah tekanan penurunan harga komoditas, pemberian restitusi untuk menjaga likuiditas usaha, serta kebijakan fiskal yang ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan dunia usaha.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 534,1 triliun atau 104,0 persen dari APBN.
Di tengah pengalihan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara, kinerja PNBP tetap melampaui target, didukung oleh peningkatan PNBP K/L dan Pendapatan BLU seiring percepatan dan inovasi layanan.
Realisasi belanja negara di antaranya untuk pelaksanaan program pembangunan nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), paket stimulus I – IV selama tahun 2025, yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha, mendorong konsumsi dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan melindungi daya beli, Pemerintah mengalokasikan belanja yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat sebesar Rp 805,4 triliun dalam bentuk: Penguatan dan proteksi daya beli, yang meliputi: Program Keluarga Harapan (PKH), PIP/KIP kuliah/beasiswa lainnya, Kartu sembako (BPNT), BLTS kesra, Bantuan iuran PBI JKN, Gaji/TPG/TPD non-PNS dan perumahan.
Discussion about this post