APBN Catat Defisit Rp 695,1 Triliun

Pelayanan publik, yang mencakup:  MBG, Cek kesehatan gratis serta Sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda.

Stabilisasi harga dan produksi, melalui: Subsidi nonenergi, antara lain subsidi KUR dan pupuk, Subsidi/kompensasi energi, Cetak sawah dan optimasi lahan, serta Bulog dan cadangan pangan.

Sarana-prasarana publik dan produktivitas, meliputi: Renovasi/revitalisasi sekolah, Bendungan, irigasi, dan operasi-pemeliharaan sarpras SDA, Preservasi jalan dan jembatan dan kampung nelayan, pergaraman nasional dan budidaya ikan nila salin (BINS).

Empat program stimulus tahun 2025 yang dilanjutkan pada tahun 2026, meliputi: Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga tahun 2029, Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata, PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya dan Program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU).

Menkeu Purbaya menyampaikan, bahwa realisasi pembiayaan anggaran lebih tinggi dari rencana, yaitu mencapai Rp 744,0 triliun (120,7persen dari APBN), terdiri dari pembiayaan utang Rp 736,3 triliun (94,9persen dari APBN) dan pembiayaan nonutang sebesar Rp 7,7 triliun (-4,9 persen dari APBN).

Pembiayaan utang lebih rendah dari rencana APBN karena penggunaan SAL sebesar Rp 85,6 triliun. Pembiayaan anggaran digunakan untuk menutup defisit, membiayai investasi, dan mendukung pengelolaan kas yang efisien.

“Pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan terukur, untuk meminimalkan biaya dan mengendalikan risiko. Sementara penempatan dana Pemerintah pada bank mitra sebesar Rp 200 triliun (12 September 2025) dan Rp 76 triliun (12 November 2025) merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas yang efisien dan optimal, “ujarnya.

Menurut Purbaya, di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas, APBN menjalankan peran strategis dalam meredam guncangan melalui belanja efektif. Dukungan APBN juga diperkuat dengan sinergi kebijakan bersama BI, OJK, dan LPS. **