Ekosistem digitalisasi pembayaran semakin disukai masyarakat. Terbukti dengan terus meningkatnya kinerja transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar). Di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) hingga Juni 2026, akumulasi nilai transaksi QRIS mencapai angka Rp 6,5 triliun atau 112,04 persen secara tahunan (yoy) dengan volume 62,9 juta transaksi (131,97 persen).
Jumlah merchan di provinsi ini juga terus mengalami peningkatan. Perwakilan Bank Indonesia (BI) provinsi Kalimantan Barat mencatat, hingga Juni 2026 merchan QRIS mencapai 552.673, naik sebesar 28,94 persen (yoy) didominasi usaha mikro sebanyak 74,17 persen. Sementara jumlah pengguna telah mencapai angka 875,4 ribu bertambah sebanyak 18,3 persen (yoy) atau sekira 24 persen penduduk dewasa.
Kepala Perwakilan BI Kalbar Doni Septadijaya menjelaskan, peningkatan akseptasi digital QRIS telah dilakukan bekerjasama di berbagai sektor.
Ia mengungkapkan bentuk kerjasama tersebut, yaitu di sektor transportasi darat melalui implementasi QRISTAP Damri, transportasi air melalui QRIS Sampan Bardan-Siantan, Launching QRIS Tap di sektor ritel modern di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Kubu Raya, dan publikasi QRIS Crossborder di Bandara Supadio, bertepatan dengan perubahan status bandara internasional.
“Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kalbar memiliki potensi besar dalam adopsi QRIS Antarnegara,” kata Doni dalam kegiatan PQN 2026 yang bersinergi dengan Pontianak Khatulistiwa Carnaval (PACAK) 2026 di Jalan Diponegoro Pontianak, Minggu 16 Agustus 2026.
Dalam kesempatan itu, BI Kalbar meluncurkan Inisiatif QRIS BETANG yang merupakan program terpadu aktivitas QRIS Antarnegara.
BI Kalbar mempelopori perluasan QRIS Antarnegara melalui inisistif QRIS BETANG (Bangun Ekosistem Transaksi Antarnegara) yang dirumuskan dalam tiga pendekatan utama, yaitu pertama, QRIS Betang Perbatasan dengan mengakselerasi digitalisasi pembayaran di area Pos Lintas Batas Negara (PLBN), mulai dari fasilitas pembayaran asuransi Jasa Raharja hingga perluasan ekosistem pendukung perbatasan, sepreti pasar wisata, perhotelan serta sektor food & beverage.
“Ini melanjutkan kesuksesan program Layanan Batas Negara (LENTERA) yang diinisiasi di PLBN Aruk tahun lalu. Kami memperluas program ketiga PLBN di 2026, yang telah terlaksana di Entikong pada Juni lalu dan akan berlanjut ke Badau pada pekan depan serta Jagoi Babang,” jelas Doni.
Discussion about this post