Pertumbuhan pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dipengaruhi pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) untuk meningkatkan sanitasi kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp99,7 miliar di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum. Penyaluran Transfer ke Daerah juga terus berjalan sebagai penguat kapasitas fiskal daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi pemerintah daerah dengan realisasi penyaluran tertinggi baik secara nominal maupun persentase, dengan realisasi sebesar Rp979,01 miliar. Pada tingkat kabupaten/kota, realisasi terbesar tercatat di Kabupaten Ketapang sebesar Rp574,96 miliar, Kabupaten Sintang sebesar Rp548,37 miliar, dan Kabupaten Sambas sebesar Rp514,61 miliar.
Kondisi fiskal pemerintah daerah juga menunjukkan perkembangan yang baik. Hingga 30 April 2026, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp5.495,76 miliar atau 22,26 persen dari target dan tumbuh 13,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp4.322,81 miliar atau 16,90 persen dari pagu sehingga APBD konsolidasian Kalimantan Barat menghasilkan SILPA sebesar Rp1.170,48 miliar.
Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Hingga April 2026, PAD terealisasi sebesar Rp1.534,19 miliar atau 23,92 persen dari target dan tumbuh 80,76 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp1.224,06 miliar, dengan komponen terbesar berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp328,11 miliar, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp205,31 miliar, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp158,66 miliar.
Dari sisi belanja daerah, Belanja Operasi masih mendominasi dengan realisasi sebesar Rp3.913,41 miliar atau 90,53 persen dari total belanja daerah. Sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN. Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp78,09 miliar. Selain menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi daerah, APBN juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat hingga April 2026 telah menjangkau 1.008.054 penerima manfaat dengan dukungan 18.338 petugas SPPG.
Hingga 30 April 2026, capaian tersebut telah mencapai sekitar 81 persen dari target 586 SPPG dan target 1.250.037 penerima manfaat. Dalam mendukung tata kelola program tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak mengembangkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui pelaksanaan uji coba KAPUAZ Versi 4.0 dan pengembangan KAPUAZ Versi Web.
Selain itu, dukungan APBN terhadap pengembangan sumber daya manusia juga diwujudkan melalui Program Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sambas.
Hingga April 2026, realisasi anggaran program tersebut telah mencapai Rp1.347.862.724 untuk mendukung layanan pendidikan, pembinaan tenaga kependidikan, dan pembangunan prasarana pendidikan dasar dan menengah.
Melalui kinerja tersebut, APBN Regional Kalimantan Barat terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat layanan publik, mendukung pembangunan, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung. **
Discussion about this post