Penerimaan perpajakan secara total mengalami kontraksi sekitar 1,88 persen secara tahunan, komponen Pajak Pertambahan Nilai mencatatkan kinerja sangat baik dan berada pada zona pertumbuhan positif, mencerminkan masih kuatnya aktivitas konsumsi serta perdagangan di Kalimantan Barat.
Kenaikan terutama berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian–Kehutanan–Perikanan, serta Industri Pengolahan. Sementara itu, kinerja Bea dan Cukai justru tumbuh sangat kuat mencapai 71,35 persen (yoy) yang didorong oleh lonjakan penerimaan Bea Keluar, terutama dari komoditas CPO dan produk turunannya, serta peluang penguatan dari potensi ekspor daun kratom. Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan 5,52 persen (yoy) yang didukung oleh peningkatan seluruh pos PNBP.
Sementara itu, belanja negara di Kalimantan Barat terealisasi Rp 26.645,83 miliar atau 85,99 persen dari pagu, menunjukkan pengelolaan belanja yang semakin terarah dan produktif. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp 7.768,70 miliar atau 76,66 persen, dengan komposisi Belanja Pegawai Rp 4.163,69 miliar (92,15 persen), Belanja Barang Rp 2.883,36 miliar (67,53 persen), Belanja Modal Rp 705,82 miliar (53,10 persen), serta Belanja Bansos Rp15,82 miliar (90,03 persen).
Belanja diarahkan pada penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan berbagai sarana infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) juga menunjukkan akselerasi yang kuat.
Hingga 30 November 2025, realisasi TKD mencapai Rp18.877,13 miliar atau 90,52 persen dari alokasi. Rinciannya terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp1.111,83 miliar (73,49 persen), Dana Alokasi Umum Rp 12.279,06 miliar (94,61 persen), DAK Fisik Rp564,55 miliar (70,39 persen), DAK Non Fisik Rp 3.326,90 miliar (92,53 persen), Insentif Daerah Rp 51,95 miliar (100 persen), serta Dana Desa Rp 1.542,83 miliar (80,65 persen).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai penerima TKD terbesar secara nominal, dengan realisasi mencapai Rp 2.629,11 miliar. Kinerja APBD konsolidasi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat hingga 30 November 2025 mencatatkan Pendapatan Daerah Rp 22.002,78 miliar, sementara Belanja Daerah Rp 18.117,21 miliar, sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp 3.885,57 miliar.
Penerimaan daerah masih didominasi pendapatan transfer, sementara belanja daerah difokuskan pada belanja operasi dan belanja transfer yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan pelayanan publik serta mendorong pemerataan pembangunan bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Kalimantan Barat hingga Desember 2025 menunjukkan kombinasi kuat antara pengelolaan fiskal yang sehat, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan.
Memasuki penutup tahun 2025, daya tahan ekonomi daerah tetap terjaga, sementara instrumen fiskal terus memberikan dukungan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.*
Discussion about this post