Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat vital dalam mengawal berbagai Program Strategis Nasional (PSN), seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga jaminan kesehatan nasional. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran Polri harus berbasis risiko, yang akan adaptif dan berorientasi, dengan memitigasi risiko pencapaian tujuan program tersebut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Rudy M. Harahap dalam kegiatan Penguatan Bidang Perencanaan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Kabupaten Kubu Raya, pada Selasa 2 Desember lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy Laurentius S.
Dalam pemaparannya, Rudy menegaskan, Polri perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi internal, dan menyamakan persepsi guna melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran secara lebih terarah dan akuntabel.
Discussion about this post