“Polri perlu mengatasi perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif dan tidak efisien, khususnya dalam perannya ‘to protect and to serve’,” tegas Rudy.
Untuk mewujudkan perannya tersebut, Rudy mengatakan, Polri harus memastikan culture, process, dan infrastructure yang berkualitas, dengan governansi yang kuat secara menyeluruh. “Polri harus mampu mengambil peran sebagai ‘rem’ untuk mengatur dan membatasi, sekaligus sebagai ‘gas’ untuk mencari ide, solusi, atau memecahkan masalah,” jelas Rudy.
“Selain itu, penting untuk mengembangkan key performance indicators (KPI) dan key risk indicators (KRI) sebagai alat ukur kinerja dan pengendalian risiko PSN di daerah, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program,” tambahnya.
Terakhir, ia mengatakan, untuk memastikan keberhasilan dan transparansi, perlu dilakukan penguatan fokus pengawasan Inspektorat Kepolisian Daerah melalui audit kinerja, probity audit, dan penerapan sistem peringatan dini (early warning system).*
Discussion about this post