Auditor internal harus bisa menjadi strategic advisor, bukan sekadar mencari-cari kesalahan, dan bukan hanya mampu mengungkapkan kelemahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Bertempat di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Rudy didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Barlian F. Saragih, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Toteng Priyangga, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Sigit Sulistyohadi, dan Subkoordinator Keuangan Muhammad Fitra Muktiarsyah Ali pada Kamis, (13/06).
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Mempawah Ismail dan dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Juli Suryadi Burdadi, Plt. Inspektur Kabupaten Mempawah Abdul Malik, General Manager PT Pelindo Regional 2 Hambar Wiyadi, Koordinator SPI PT. Borneo Alumina Indonesia Dwitio Prayoto, Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah David V. P. Sianipar, serta Kepala Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Kabupaten Mempawah.
Dalam sambutannya, Ismail mengatakan, implementasi rencana pembangunan nasional memerlukan manajemen risiko yang terintegrasi, baik di dalam maupun lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun badan usaha.
Pada kesempatan tersebut, Fitra berbagi pengalaman inovasi Whatsapp Automatic Notification System (WhatsappANTS). Inovasi ini ditawarkan juga diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk meningkatkan kualitas SDM.
“Whatsapp ANTS ini tentu akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menjaga kedisiplinan para pegawainya, selain dapat memudahkan penyampaian informasi serta komunikasi dengan para stakeholder,” jelas Fitra.
Dilanjutkan oleh Rudy, hal yang disampaikan oleh Fitra tentu sangat relevan dengan tata kelola dan manajemen Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B dan tidak meningkat.
Discussion about this post