“Melalui GAPKI, pemerintah dapat lebih fokus dan memudahkan koordinasi berkaitan dengan industri kelapa sawit. Contohnya pemanfaatan Galian C pada waktu itu dipermasalahkan, upaya melalui GAPKI akhirnya keluarlah keputusan Menteri, bahwa pemanfaatan galian C untuk kepentingan sendiri menjadi legal,” jelas dia.
Kemanfaatan GAPKI juga dirasakan oleh Supriyambono dari HPI Agro, bahwa selama ini GAPKI menjadi jembatan antara pemerintah dan perusahaan. “Kami sebagai anggota sangat terbantu jika ada permasalahan atau miss komunikasi antara pemerintah dan perusahaan,” ujarnya.
Jika ada masalah di perusahaan yang berhubungan dengan tata niaga kelapa sawit, lanjut dia, GAPKI sangat berperan dalam hal komunikasi dengan pemerintah. Dengan begitu, anggota GAPKI bisa satu bahasa atas nama GAPKI dan bukan per perusahaan.
Selain itu, jika ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang berhubungan dengan bisnis kelapa sawit yang akan disampaikan ke perusahaan, dapat melalui GAPKI dalam hal penyampaian kebijakan tersebut.
“Bisa lebih cepat memperoleh informasi tersebut. Komunikasi antara Perusahaan dengan Dinas terkait misalnya Dinas Perkebunan, bisa lebih cepat nyambung melalui GAPKI,” bebernya.**
Editor : Dedi
Discussion about this post