PEMILIK STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang tidak membayar pajak alias mati selama dua tahun, bakal tidak bisa diregistrasi kembali dan kendaraannya dinyatakan menjadi bodong alias tidak bisa dikendarai lagi, secara legal di jalan, lantaran surat-suratnya tak bisa diurus.
Ketentuan STNK yang tidak membayar pajak, sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang rencananya akan diberlakukan pemerintah, lantaran ada potensi penerimaan pajak lebih dari Rp 100 teriliun.
Dalam Undang-undang tersebut, pada Pasal 74 Ayat 3 diatur, bahwa STNK Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali. Ayat 1 yang dimaksud menjelaskan, tentang dua cara penghapusan data kendaraan, yaitu dari permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi kendaraan, yakni kepolisian.
Kepolisian bisa menghapus data kendaraan dengan dua pertimbangan. Pertama, karena kendaraan rusak berat. Ke dua, pemilik tak melakukan registrasi ulang maksimal dua tahun, setelah masa berlaku STNK habis.
Aturan penghapusan data kendaraan jika STNK dibiarkan mati dua tahun, sebenarnya sudah ada sejak 2009. Namun, pihak Samsat ingin menerapkannya saat ini karena berbagai hal.
Jasa Raharja, salah satu dari tiga instansi Samsat selain Polri dan Kemendagri, menyebut, angka itu merupakan hitung-hitungan dari 40 juta kendaraan atau 39 persen dari total kendaraan yang belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Menurut Humas Jasa Raharja Panji, kebijakan itu saat ini sedang dalam tahap sosialisasi. Ia belum menjelaskan kapan hal itu bakal diberlakukan.
Discussion about this post