Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kalimantan Barat mencapai Rp 8,97 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,49 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa, setelah lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 melanda Kalimantan Barat, pengeluaran rill per kapita mulai meningkat kembali setelah di tahun 2020 mengalami penurunan.
Peningkatan IPM Tahun 2021 juga terjadi di seluruh kabupaten/kota. Ada sedikit perubahan pada peringkat capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten. Peringkat Kabupaten Melawi bertukar dengan Kapuas Hulu, meningkat dari urutan ke-12 menjadi urutan ke-11. Dari sisi perbandingan antar kabupaten, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing kabupaten.
Urutan IPM terendah, masih ditempati oleh Kabupaten Kayong Utara (62,90), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Pontianak (79,93). Kota Singkawang ada di urutan ke 2 dengan IPM 72,11.
Jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia yang tinggi (70 ≤ IPM < 80) pada tahun 2021 adalah sebanyak dua kota, yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang, dengan status sedang (capaian 60 ≤ IPM < 70) adalah 12 Kabupaten, dan dengan status rendah (IPM < 60) sudah tidak ada lagi.
Menilik IPM secara nasional, Margo Yuwono, Kepala BPS Pusat bilang, peningkatan IPM dari tahun ke tahun terus terjadi. Tahun ini dia menyebut Indonesia masuk kategori tinggi dengan IPM 2021 mencapai angka 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 71,94.
“Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak,” kata Margo.
Menurut dia, kondisi ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan.
“Peningkatan IPM pada 2021 ini didorong oleh seluruh dimensi pembentuknya yang mengalami peningkatan,” paparnya.
Kata Yuwono, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rerata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada 2021 meningkat 1,30 persen.
Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,08 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I.
Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2020, yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021.
Sedangkan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
Peningkatan IPM 2021 terjadi di seluruh provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Provinsi Papua (60,62), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta (81,11).
Pada tahun ini, DI Yogyakarta mengikuti DKI Jakarta, menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80). Dengan peningkatan status pembangunan manusia di DI Yogyakarta, jumlah provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) menjadi sebanyak 21, dengan status “sedang” (capaian 60 ≤ IPM < 70) sebanyak 11, dan tidak ada lagi provinsi dengan status “rendah” (IPM < 60).
Asal tahu saja, sejak 2018 tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia “rendah” setelah status pembangunan manusia di Provinsi Papua meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”. Selama 2010–2021, IPM Indonesia rerata meningkat sebesar 0,76 persen. **
Berita ini telah terbit di Tabloid Matra Bisnis Edisi Desember 2021.
Discussion about this post