Tag: Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kawal tata kelola desa dengan menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan ...

Kompleksitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menuntut pengelolaan risiko yang terstruktur dan kolaboratif. Karenanya, dibutuhkan langkah komprehensif yang berfokus pada ...

Para kepala daerah di Kalimantan Barat harus memperbaiki perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Hal itu diungkapkan oleh ...

Melakukan manajemen risiko sama artinya dengan memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Pemetaan risiko harus dilakukan agar apa yang direncanakan tidak ...

Seluruh pihak harus berpartisipasi dalam optimasi lahan rawa (Oplah). Hal ini akan meningkatkan hasil produksi pangan. Hal itu diungkapkan oleh ...

Pengelolaan risiko dengan kombinasi antara budaya, sistem, dan proses sangat penting untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan memitigasi risiko. Hal itu terungkap ...

Walaupun sudah 69 persen desa di Kalimantan Barat memiliki BUMDesa, namun kehadirannya tidak dibarengi dengan kesadaran pentingnya peningkatan kinerja. Karena ...

BPKP akan membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam menekan inflasi melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan. Namun, hasil evaluasi ini tidak ...

Rudy Mahani Harahap resmi menggantikan Ayi Riyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa 30 Januari 2024. Penandatanganan ...

Pengembangan fasilitas kesehatan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Ini akan dapat ...