Para kepala daerah di Kalimantan Barat harus memperbaiki perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menyongsong tahun 2025.
Pentingnya perbaikan tersebut ditekankan lagi oleh Rudy mengingat BPKP menemukan berbagai masalah penatakelolaan di sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, terutama pada perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pemerintah daerah.
Bahkan, BPKP menemukan risiko tidak efektif dan tidak efisiennya program/kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pemerintah daerah di Kalimantan Barat, masing-masing senilai Rp106,08 miliar dan Rp 681,11 juta.
Terhadap temuan tersebut, BPKP telah merekomendasikan penetapan sasaran yang tepat, dengan memperhatikan cascading dan mirroring sasaran strategis serta indikator kinerja.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga mengungkapkan, awal tahun 2025 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat akan menyampaikan Laporan Eksekutif Daerah (LED) ke gubernur terpilih dan para pemangku kepentingan lainnya.
Saat ini, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sedang mengakselerasi penyusunan LED tersebut.
Discussion about this post