Realisasi APBN di Kalimantan Barat hingga September 2026 menunjukkan kinerja yang positif dengan pendapatan negara mencapai Rp11.050,47 miliar atau tumbuh 28,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan telah terealisasi sebesar 71,39 persen dari target.
Peningkatan tersebut, ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 31,20 persen, terutama dari penerimaan pajak sebesar Rp9.060,44 miliar dan bea cukai sebesar Rp912,53 miliar.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp22.295,85 miliar atau tumbuh 4,53 persen secara tahunan (yoy), dengan tingkat realisasi 75,51 persen dari pagu. Ini mencerminkan tetap terjaganya dukungan APBN, terhadap pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan publik.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Rahmat Mulyono mengungkapkan, peningkatan pendapatan dan pengelolaan belanja yang terjaga, sementara defisit APBN sebesar Rp11.245,38 miliar atau menyempit 11,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Hal tersebut menunjukkan, kondisi fiskal yang tetap sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat,” jelas Rahmat dalam konferensi pers APBN dan APBD Kalbar edisi bulan Oktober 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar pada Rabu 28 Oktober 2026.
Dalam konferensi pers bersama jajaran DJPb Kalbar, DJBC Kalbar, DJP Kalbar dan KPKNL Kalbar dihadiri Sekda Kalbar Hendra, S.Sos serta Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalbar, Heronimus Hero, dipaparkan realisasi belanja pemerintah pusat di Kalbar hingga 30 September 2026 mencapai Rp8.562,42 miliar atau 66,90 persen dari pagu APBN 2026, meningkat 45,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp4.112,30 miliar atau 75,74 persen dari pagu, yang digunakan untuk pembayaran gaji dan berbagai tunjangan ASN, termasuk ASN baru, serta tunjangan profesi guru.
Belanja barang juga mencatatkan kinerja yang kuat dengan realisasi Rp2.991,30 miliar atau 66,14persen dari pagu, meningkat 51,75persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Realisasi belanja barang dimanfaatkan antara lain untuk mendukung program ketahanan sumber daya air, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penyediaan fasilitas umum seperti sanitasi dan air minum,” jelas Rahmat.
Sementara itu, belanja modal mencapai Rp1.458,83 miliar atau 51,24% dari pagu dan tumbuh signifikan sebesar 210,32persen (yoy), terutama untuk pembangunan sarana pendidikan, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, serta pembangunan infrastruktur irigasi.
“Kinerja belanja pemerintah pusat menunjukkan peran APBN yang tetap kuat dalam mendukung penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan program prioritas nasional di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Transfer ke Daerah (TKD)
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Barat hingga 30 September 2026 mencapai Rp13.733,43 miliar atau 82,09 persen dari pagu sebesar Rp16.729,31 miliar.
Discussion about this post