Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Kalimantan Barat baru saja membahas Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2026 dengan Pemerintah Kota Singkawang.
Langkah tersebut diambil, agar anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan sejalan dengan program prioritas nasional.
Dari pembahasan tersebut terungkap, berdasarkan dokumen laporan bertajuk Komunikasi Eksekutif Singkawang 2026, total APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1,07 triliun.
BPKP memperoleh informasi anggaran Rp234,5 miliar pada Pemerintah Kota Singkawang sudah dikhususkan untuk mengawal lima sektor strategis.
Sektor ketahanan pangan mendapatkan porsi terbesar yaitu Rp86,8 Miliar (37,02 persen), yang diikuti dengan pengentasan kemiskinan Rp47 miliar (20,05 persen), kesehatan Rp30,6 miliar (13,08 persen), penurunan angka stunting Rp26,8 Miliar (11,46 persen), dan sektor pendidikan Rp9,5 miliar (4,08 persen).
Selain porsi anggaran, pada pembahasan tersebut, BPKP juga membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 50.256 siswa dan 2.491 guru di Singkawang di bawah kelolaan 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Beberapa tantangan di lapangan ikut disorot, mulai dari rendahnya izin pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) yang baru 6,18 persen, hingga kendala logistik, seperti pedagang takut kehabisan stok untuk pelanggan lain, serta risiko langkanya pasokan susu.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, mengingatkan, pentingnya menjaga agar program besar ini tidak memicu masalah baru di daerah.
“Evaluasi tahun 2026 ini adalah momen penting untuk merapikan perencanaan di awal periode RPJMD Kota Singkawang,” katanya.
Discussion about this post