BPKP ingin memastikan anggaran punya dampak nyata bagi masyarakat dan tidak berakhir jadi sisa anggaran yang tinggi.
Khusus untuk program MBG, validitas data penerima dan kebersihan dapur masak harus benar-benar dijaga. Karenanya, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus bergerak cepat merangkul UMKM dan memperkuat pasokan bahan pangan lokal, kata Rudy.
“Jangan sampai lonjakan permintaan bahan baku dari MBG malah bikin harga-harga naik atau memicu inflasi daerah,” jelasnya lagi.
Menanggapi masukkan tersebut, Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyambut baik dan siap melakukan koordinasi internal demi menyempurnakan program di lapangan.
“Kami sangat berterima kasih atas evaluasi dan masukan dari BPKP Kalbar,” katanya.
Catatan mengenai izin industri rumah tangga, kebersihan dapur, sampai urusan pasokan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis akan dibenahi bersama-sama.
“Pemkot Singkawang berkomitmen penuh untuk menyatukan data penerima manfaat antara pihak sekolah, posyandu, dan SPPG agar semuanya tepat sasaran,” jelasnya.
Katanya lagi, “Kami juga sudah meminta Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan untuk memastikan pasokan bahan pokok lokal seperti telur, daging, dan sayuran aman.”
Jadi, kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi, dan ekonomi pedagang lokal juga ikut berputar.
Melalui pembahasan bersama ini, Pemerintah Kota Singkawang diharapkan bisa mengelola APBD 2026 secara lebih efektif, menekan angka stunting, sekaligus menyukseskan program nasional.**
Discussion about this post