Selisih yang besar antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan pada pemerintah daerah di Kalimantan Barat, mengindikasikan lemahnya disiplin anggaran. Salah satu akibatnya, saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menganggur (idle) pada akhir tahun sangat besar.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap dalam kegiatan Dialog Interaktif bertema Refleksi 69 Tahun Pemprov Kalbar: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Pembangunan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis, 22 Januari 2026.
Dalam paparannya, Rudy menyoroti ketidakselarasan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan di tingkat daerah. Menurutnya, ini karena lemahnya perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Sekitar 40 persen rencana kegiatan dan anggaran tidak substantif dan relevan. Karenanya, program/kegiatan pemerintah daerah masih sulit untuk bisa dibilang efisien dan efektif,” tegasnya.
Menanggapi dinamika nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ia juga mengingatkan, pemerintah daerah di Kalimantan Barat harus selalu siap menghadapi kondisi darurat dan mendesak.
Ia kemudian menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dana darurat secara tepat guna, terutama di tengah ketidakpastian global. “Jika kita melihat arah kebijakan Presiden Prabowo saat ini, status darurat dan mendesak harus dipahami tidak selalu disampaikan secara formal,” katanya.
Diungkapkannya, karena perang yang berkecamuk di berbagai negara, Presiden Prabowo sebenarnya sudah mengarahkan semua kepala daerah harus siap menggerakkan sistem cadangan di daerah.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah di Kalimantan Barat, Rudy juga mengingatkan penyebab utamanya, yaitu banyak anak muda yang harusnya sekolah, tetapi terpaksa bekerja di perkebunan sawit.
Discussion about this post