“Kita harus bisa membuat anak-anak muda tersebut tetap bisa sekolah, dan secara bersamaan bisa menyejahterakan keluarganya,” tegasnya.
Alternatifnya, pemerintah daerah menyiapkan kebijakan permodalan dan program-program UMKM untuk para orang tuanya. Dengan demikian, anak-anak di Kalimantan Barat tidak harus bekerja di kebun untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
“Tentu, program Presiden Prabowo untuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda juga harus diperbanyak dan direplikasi di pelosok-pelosok oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, A. Fatoni, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memulai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur di awal tahun.
Menurutnya, kemampuan menggerakkan sumber daya lainnya untuk mencapai target pembangunan tergantung pada kesiapan aparatur. “Penetapan target itu penting, pencapaian target juga penting, sehingga monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik. Karenanya, kapabilitas aparatur sangat penting,” ujarnya.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam pembukaan acara juga menekankan bahwa tantangan utama aparatur ke depan adalah dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Barat.
“Melalui dialog interaktif ini, saya berharap terjadi peningkatan kompetensi aparatur sebagai abdi masyarakat dan abdi negara,” imbuhnya.**
Discussion about this post