ILO : Awak Kapal Perikanan Indonesia Masih Rentan Eksploitasi

ORGANISASI Perburuhan Internasional (ILO) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan temuan-temuan utama dari survei mengenai pekerjaan layak di sektor perikanan tangkap laut di Jakarta pada 11 Maret 2025.

Survei ini berupaya mengukur kondisi kerja di kapal penangkapan ikan, termasuk indikator utama pekerjaan yang layak seperti pola rekrutmen, status pekerjaan, perjanjian kerja, penghasilan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial, kebebasan berserikat dan prevalensi pekerja anak serta pekerja paksa.

Dilakukan selama satu tahun dari November 2023 hingga September 2024, survei ini menjangkau 3,396 awak kapal perikanan di 18 pelabuhan yang mencakup empat jenis pelabuhan, yaitu Pelabuhan Perikanan Laut (PPS), Pelabuhan Pelayaran Nusantara (PPN), Pelabuhan Perairan Pesisir (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Survei ini pun diperkaya dengan penelitian kualitatif termasuk diskusi kelompok terpumpun, wawancara dengan para informan utama dan lokakarya konsultatif dengan berbagai pemangku kepentingan. Survei ini terfokus pada isu-isu ketenagakerjaan bagi awak kapal perikanan yang bekerja di atas kapal penangkapan ikan Indonesia.

Survei ini memperkuat bukti-bukti pelanggaran berat terhadap hak-hak pekerja, termasuk kerja paksa dan perdagangan orang. Survei ini mendukung misi ILO untuk menghapuskan kerja paksa melalui Program 8.7 Accelerator Lab dan selaras dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Inisiatiaf Keadilan Biru, mitra ILO.

Survei ini menyoroti sembilan temuan utama yang terkait dengan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja.

Perekrutan dan migrasi: Proses rekrutmen awak kapal perikanan tidak sesuai dengan hukum nasional dan standar ketenagakerjaan internasional, khususnya Konvensi ILO 2007 (No. 188) tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Ketidakpatuhan ini meningkatkan risiko jeratan utang, sehingga awak kapal perikanan rentan terhadap kerja paksa dan perdagangan orang.

Kontrak kerja: Lebih dari 90 persen awak kapal perikanan tidak memiliki kontrak kerja tertulis. Rendahnya tingkat literasi dan pemahaman tentang isu-isu terkait kontrak membuat sebagian besar awak kapal perikanan tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka lebih rentan terhadap eksploitasi.

Waktu kerja: Awak kapal perikanan, dalam besaran yang tidak bisa diabaikan, bekerja dengan jam kerja yang berlebihan. Pola kerja-istirahat yang tidak teratur dalam penangkapan ikan membuat pembedaan antara jam kerja dan istirahat menjadi sulit, sehingga menimbulkan tantangan dalam menegakkan peraturan ketenagakerjaan yang terstandardisasi.

Metode pembayaran: Awak kapal perikanan diberi kompensasi melalui sistem remunerasi yang memungkinkan pemberi kerja untuk berbagi risiko bisnis dengan pekerja mereka seraya memberi insentif pada produktivitas.

Bagi hasil tangkapan digunakan untuk membayar dua pertiga upah awak kapal perikanan, dan hampir semua bagi awak kapal perikanan yang bekerja di kapal kecil.

Hanya 4,5 persen awak kapal perikanan di 18 pelabuhan yang disurvei diberi kompensasi dengan upah reguler atau kombinasi antara upah reguler dan metode pembayaran alternatif.

Perlindungan sosial: 71 persen awak kapal perikanan tidak terdaftar dalam jaminan sosial terkait ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan lebih dari separuh tidak memiliki akses ke jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan).

Keselamatan di atas kapal: Awak kapal perikanan menghadapi berbagai bahaya pekerjaan. Dalam survei ini, sebagian besar awak kapal perikanan melaporkan kondisi bahaya yang berkaitan dengan cuaca, APD dan risiko terkait keselamatan, risiko yang berkaitan dengan kondisi teknis kapal dan kurangnya tindakan keselamatan terkait toilet. Faktor risiko lainnya termasuk kelelahan yang ekstrem dan konflik antarpribadi di antara awak kapal perikanan di atas kapal.

Kebebasan berserikat dan perundingan bersama: Survei ini menunjukkan tingkat keanggotaan serikat pekerja yang sangat rendah di kalangan awak kapal perikanan, yaitu rata-rata 10 persen. Saat ini, Indonesia tidak memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) untuk menetapkan dan mengatur persyaratan kerja bagi awak kapal perikanan atau kelompok awak kapal perikanan tertentu.

Pekerja anak: Pekerja anak masih menjadi masalah yang signifikan di sektor ini. Survei ini menemukan bahwa sekitar 0,7 persen awak kapal perikanan yang diwawancarai – setara dengan lebih dari 600 anak – terlibat dalam pekerja anak di 18 pelabuhan yang tercakup dalam survei.

Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa hampir 47 persen dari semua pekerja mulai bekerja di sektor perikanan laut sebelum usia 18 tahun, yang mengindikasikan prevalensi pekerja anak yang mungkin lebih tinggi daripada yang diperoleh melalui wawancara langsung.