Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Dukcapil Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan informasi digital.
Sejak awal tahun, situs web resmi Dukcapil telah dilengkapi dengan fitur pembaca layar (screen reader) pada menu utama guna memudahkan teman-teman Netra. Dalam forum tersebut, perwakilan Dukcapil, Yopiei Indra juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden ketidaknyamanan terkait pengambilan gawai milik penyandang disabilitas tanpa persetujuan saat proses pengurusan dokumen.
Merespons hal ini, Arini dari West Deaf Community menekankan pentingnya etika dan penghormatan ruang personal. “Kami tidak suka gawai ditarik secara langsung. Kami harap ke depannya petugas bisa menanyakan terlebih dahulu apa yang kami butuhkan, agar tercipta rasa saling menghormati,” ujar Arini.
Pihak Dukcapil menyambut baik masukan tersebut, mengakui adanya kendala petugas dalam menangkap informasi komunikasi, dan berjanji akan memperbaiki standar pelayanan.
Mewakili Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, menjelaskan bahwa pembenahan infrastruktur publik merupakan pekerjaan rumah yang sedang diselesaikan secara bertahap, tanpa mengesampingkan kebutuhan penyandang disabilitas.
Diskominfo telah menggagas “Kelas Sunyi” guna membekali pegawai dengan pemahaman dasar cara berkomunikasi dengan teman Tuli.
“Selain itu, secara regulasi, kami juga telah memasukkan standar biaya untuk penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) di setiap kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan sumber daya kami, kami juga sangat terbuka menerima saran dari teman-teman disabilitas mengenai standar minimal yang bisa segera kami penuhi, seperti optimalisasi komunikasi via teks,” jelas Vivi.
Sekretaris Diskominfo turut menambahkan apresiasi tinggi kepada koalisi disabilitas yang hadir.
“Kami sangat mengapresiasi koalisi ini. Jangan khawatir terkait pelayanan publik, karena secara perlahan namun pasti, kami mulai memberikan perhatian khusus pada infrastruktur dan perangkat daerah di sektor-sektor tertentu,” tegasnya.
Sementara Ismi Ardini, selaku perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menuturkan realita bahwa saat ini belum tersedia Sekolah Luar Biasa (SLB) berstatus negeri di Pontianak. Meski solusi konkret untuk pendirian SLB negeri masih dikaji, Pemkot tidak berdiam diri.
“Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kami saat ini menyediakan program terapi gratis untuk anak-anak disabilitas. Lebih lanjut, sekolah tingkat SD dan SMP kini diwajibkan untuk menerapkan sistem sekolah inklusi, di mana para guru juga diberikan pelatihan khusus agar mumpuni dalam mengajar anak-anak disabilitas,” ungkap Ismi.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak mengungkapkan perbaikan fasilitas medis. Moris dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak memaparkan berbagai pembaruan fasilitas kesehatan yang kini semakin inklusif: Optimalisasi Layanan Rumah Sakit: Rumah sakit di Kota Pontianak telah menggunakan sistem pemberitahuan melalui mikrofon dan layar televisi, yang juga diterapkan di area apotek untuk memudahkan pemanggilan pasien.
Fasilitas Puskesmas: Pembangunan gedung puskesmas baru, seperti Puskesmas Gang Sehat, telah menyesuaikan kebutuhan aksesibilitas fisik, termasuk penyediaan jalur kursi roda.
Pelatihan Bahasa Isyarat: Tenaga perawat di 23 puskesmas telah mengikuti pelatihan bahasa isyarat secara daring. Selain itu, petugas pada layanan poli THT kini telah dibekali kemampuan memahami bahasa isyarat.
Dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menyampaikan bahwa pemenuhan hak disabilitas adalah proses berkelanjutan. Instansi ini berkomitmen untuk memprioritaskan kebutuhan yang sudah dirancang, meskipun diakui penerapannya belum maksimal.
Pihak dinas mengakui adanya sejumlah kendala fisik, seperti lokasi kantor yang berada di lantai 4 sehingga belum ramah disabilitas. Namun, sebagai bentuk komitmen internal, DP2KBP3A saat ini telah memiliki staf Juru Bahasa Isyarat (JBI) di kantor.
“Kami terus berupaya menjadikan kelompok inklusi sebagai pelaku utama dalam pembangunan daerah, meskipun kami sadari ruang partisipasi saat ini masih terbatas dan perlu terus diperluas,” kata perwakilan dinas tersebut.
Aseanty Pahlevi (program manager SAFEnet) menjelaskan kerjasama dengan KND dan Komdigi untuk pembuatan panduan aksesibilitas website, sehingga masing-masing dinas bisa mengikuti panduan WCAG tersebut.
Ia menekankan, fitur disabilitas saja tidak cukup, namun perlu diujicobakan ke disabilitas. “Mari kita bergerak bersama untuk mewujudkan ruang digital yang inklusif,” imbuhnya. **
Discussion about this post