Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, APBN Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tetap bertumbuh dan menjaga denyut ekonomi daerah. Hingga 31 Maret 2026, posisi Pendapatan Negara daerah ini telah terealisasi sebesar Rp 2.990,92 miliar atau 17,82 persen dari target, sementara Belanja Negara mencapai Rp 6.940,30 miliar atau 25,88 persen dari pagu.
“Dengan komposisi tersebut, defisit APBN Regional Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp 3.949,39 miliar, dan secara tahunan menyempit 6,27 persen, menunjukkan arah pengelolaan fiskal yang tetap terjaga dan responsif terhadap dinamika ekonomi yang berkembang, “jelas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono dalam konferensi pers APBN Kalbar di aula DJPB Pontianak, Selasa 11 Mei 2026.
Ia menyampaikan, ketidakpastian ekonomi global masih membayangi perekonomian dunia. Eskalasi geopolitik, dinamika perdagangan internasional, serta volatilitas harga komoditas memberi tekanan pada banyak negara, termasuk kawasan yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan global.
Meski demikian, perekonomian Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 5,61 persen (year on year), mencerminkan bahwa konsumsi domestik, aktivitas investasi, dan kinerja fiskal masih mampu menjadi penopang utama pertumbuhan.
“Dalam konteks tersebut, kinerja APBN Regional Kalimantan Barat turut menunjukkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ruang tumbuh ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dari sisi penerimaan negara, kinerja perpajakan masih menjadi penopang utama. Hingga Maret 2026, penerimaan pajak secara kumulatif tumbuh 18,13 persen (year on year).
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 49,73 persen, sejalan dengan meningkatnya aktivitas sektor primer di Kalimantan Barat.
Perkembangan ini tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 1,08 persen menjadi 172,56 poin, yang mengindikasikan membaiknya tingkat kesejahteraan petani sekaligus meningkatnya produktivitas sektor pertanian. “Kontribusi terbesar penerimaan pajak tetap berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 27,65 persen, menandakan aktivitas distribusi barang dan konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik,” kata Rahmat.
Pada sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan masih mengalami penyesuaian. Hingga Maret 2026, penerimaan Bea Cukai terkontraksi 26,13 persen (year on year), terutama akibat kontraksi pada Bea Keluar sebesar 44,06 persen yang dipengaruhi belum adanya eksportasi komoditas crude palm oil (CPO) pada periode pembanding.
Walaupun demikian, indikator perdagangan internasional menunjukkan perkembangan positif melalui pertumbuhan Bea Masuk sebesar 43,46 persen dan Cukai sebesar 21,64 persen, yang mencerminkan aktivitas impor barang dan konsumsi barang kena cukai tetap bergerak.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 6,23 persen, didukung kenaikan PNBP Lainnya sebesar 2,07 persen dan Pendapatan BLU sebesar 12,35 persen, dengan kontribusi utama berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Lainnya.
Dari sisi belanja, APBN terus hadir mendorong aktivitas ekonomi melalui percepatan realisasi belanja pemerintah pusat. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 31,68 persen (year on year), didukung pertumbuhan pada seluruh komponen belanja. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.351,50 miliar atau 27,03 persen, Belanja Barang sebesar Rp462,90 miliar atau 13,23 persen, dan Belanja Modal sebesar Rp246,98 miliar atau 12,36 persen.
Kementerian Pertahanan mencatat realisasi Belanja Pegawai terbesar sebesar Rp416,27 miliar, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi kontributor terbesar pada Belanja Barang sebesar Rp107,73 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp214,12 miliar, terutama untuk operasi pemeliharaan jalan, prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pengembangan prasarana jaringan sumber daya air.
Belanja negara menurut fungsi juga menunjukkan penguatan yang signifikan. Secara nominal, fungsi Pelayanan Umum mencatat realisasi terbesar sebesar Rp4.982,72 miliar, yang mencerminkan tetap terjaganya stabilitas tata kelola pemerintahan serta keberlanjutan layanan dasar kepada masyarakat.
Dari sisi pertumbuhan, fungsi Ekonomi mencatat kenaikan tertinggi sebesar 168,8 persen (year on year). Peningkatan tersebut dipengaruhi menguatnya aktivitas konsumsi dan distribusi barang serta jasa selama momentum bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, yang mempercepat perputaran ekonomi masyarakat dan meningkatkan permintaan pada berbagai sektor usaha.
Discussion about this post