APBN Kalbar Tetap Tumbuh dan Menjaga Denyut Ekonomi Daerah

Penguatan konsumsi masyarakat juga didorong oleh realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Realisasi THR ASN Pemda Rp 433 Miliar Lebih

Untuk lingkup pemerintah pusat di Kalimantan Barat, THR telah terealisasi sebesar Rp 275.979.922.789 kepada 78.271 penerima. Sementara itu, THR ASN pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp 433.934.716.698 kepada 101.943 penerima.

“Penyaluran pendapatan tersebut memberi tambahan likuiditas yang cukup besar ke masyarakat, memperkuat daya beli rumah tangga, dan ikut menopang aktivitas ekonomi daerah selama Triwulan I Tahun 2026,” ujar Rahmat Mulyono.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga terus berjalan sebagai penguat kapasitas fiskal daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat realisasi penyaluran sebesar Rp804,03 miliar, yang didominasi oleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp 516,64 miliar, BOSP sebesar Rp192,84 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp 79,86 miliar, dan DBH sebesar Rp14,70 miliar.

Pada level kabupaten/kota, realisasi terbesar tercatat di Kabupaten Ketapang sebesar Rp 433,29 miliar, disusul Kabupaten Sambas sebesar Rp424,91 miliar, dan Kabupaten Sintang sebesar Rp411,06 miliar.

Dana Desa mulai tersalurkan di sejumlah wilayah, dengan realisasi tertinggi pada Kabupaten Sambas sebesar Rp 34,38 miliar, sementara dukungan layanan kesehatan primer melalui BOK Puskesmas tertinggi juga tercatat di Kabupaten Sambas sebesar Rp 6,51 miliar.

Kondisi fiskal pemerintah daerah juga menunjukkan ruang yang cukup sehat. Hingga 31 Maret 2026, APBD konsolidasian Kalimantan Barat mencatat Pendapatan Daerah sebesar Rp4.328,27 miliar, dengan Belanja Daerah sebesar Rp3.119,04 miliar, sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp1.185,36 miliar. Dari struktur belanja, Belanja Operasi terealisasi Rp2.847,18 miliar, Belanja Modal Rp62,28 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp2,18 miliar, dan Belanja Transfer Rp 207,4 miliar. Struktur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menjaga kesinambungan layanan publik sambil menyiapkan ruang fiskal bagi program pembangunan berikutnya.

Dukungan APBN terhadap masyarakat juga terlihat dari implementasi berbagai program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat hingga April 2026 telah menjangkau 1.008.054 penerima manfaat, didukung 18.338 petugas SPPG, dengan capaian 81 persen dari target 586 SPPG dan 81 persen dari target 1.250.037 penerima manfaat.

Dalam mendukung tata kelola program tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak juga mengembangkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui aplikasi KAPUAZ Versi Web, sebagai penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan program.

Pada sektor pembiayaan produktif, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Maret 2026 telah mencapai Rp1,19 triliun kepada 15.791 debitur, dengan realisasi terbesar pada skema KUR Mikro sebesar Rp779,73 miliar kepada 14.134 debitur.

Penyaluran tertinggi tercatat di Kota Sambas sebesar Rp141,32 miliar kepada 2.072 debitur. Sementara itu, KUR KPP terealisasi sebesar Rp128,38 miliar kepada 298 debitur, dengan penyalur terbesar Bank BTN sebesar Rp 47,37 miliar dan realisasi wilayah terbesar berada di Kota Pontianak sebesar Rp 38,28 miliar.

Di sektor perumahan, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai Rp205,58 miliar kepada 1.570 debitur.

Penyaluran terbesar berada di Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp134,62 miliar kepada 1.025 debitur, memperlihatkan meningkatnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah layak huni.

“Melalui kinerja tersebut, APBN Regional Kalimantan Barat terus hadir sebagai fondasi fiskal yang menjaga stabilitas, memperkuat daya beli, mendukung investasi sosial, dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat agar tetap tumbuh berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis,” imbuhnya. **