Penguatan peran perempuan dinilai menjadi kunci dalam mendorong aksi nyata menghadapi krisis iklim, khususnya di tingkat tapak. Hal ini mengemuka dalam talkshow bertema “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Memperkuat Kesetaraan Gender, Partisipasi, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim di Indonesia” yang digelar di Aula Bungur Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Rabu, 22 April 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dari BEM sejumlah perguruan tinggi di Kota Pontianak serta organisasi masyarakat sipil (CSO).
Perwakilan The Asia Foundation di Indonesia, Hana Satriyo, menyatakan krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan, akses, partisipasi, dan kepemimpinan.
“Krisis iklim tidak dirasakan secara setara, dan perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak. Namun di sisi lain, perempuan juga berada di garis depan dalam menjaga lingkungan dan membangun solusi berbasis komunitas,” ujar Hana.
Menurut Hana, pengalaman perempuan di tingkat lokal perlu diangkat menjadi pengetahuan publik dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam memperkuat agenda keadilan iklim yang inklusif.
“Kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim bukan agenda tambahan, tetapi bagian penting untuk menghadirkan perubahan nyata,” katanya.
Sementara itu, Direktur JARI Indonesia Borneo Barat, Hendy Erwindi, memaparkan praktik lapangan yang menunjukkan besarnya kontribusi perempuan dalam pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial.
Di Desa Kalibandung, kata dia, pengelolaan hutan desa seluas 7.255 hektare melibatkan delapan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dengan sekitar 90 persen anggotanya perempuan.
“Keterlibatan perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi faktor utama keberhasilan. Bahkan ada kelompok yang seluruh anggotanya perempuan,” ujarnya.
Discussion about this post