Melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes), BPKP terus berupaya memastikan bahwa tata kelola keuangan desa menjadi lebih mudah, datanya akurat, dan prosesnya cepat, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa secara keseluruhan, tambahnya.
Aplikasi Siskeudes sendiri saat ini telah diterapkan oleh lebih dari 71.900 desa, atau sekitar 95,53 persen dari total desa di Indonesia, yang menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi dalam mendukung pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan hingga pelaporan.
BPKP juga terus berinovasi, termasuk mengembangkan Siskeudes dan Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yang digunakan oleh APIP untuk mengawasi tata kelola keuangan desa.
Pameran dan Layanan Publik
Selain diskusi panel yang mendalam, rangkaian Balale’ Desa Tahun 2025 turut dimeriahkan dengan kegiatan pendukung yang bermanfaat bagi masyarakat, di antaranya:
Pameran Produk Unggulan Daerah: Dekranasda Kabupaten Landak menyelenggarakan pameran yang menampilkan produk-produk kerajinan dari Kabupaten Landak.
Pembekalan Keamanan Transaksi Perbankan Keuangan Desa: Bank Kalbar Cabang Ngabang memberikan pembekalan mengenai keamanan transaksi perbankan keuangan desa yang disampaikan langsung oleh Pimpinan Bank Kalbar Cabang Ngabang Didit Trisno Wibowo.
Layanan SAMSAT GOKATAN: Inovasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini menyediakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan beserta pengesahan STNK, perpanjangan STNK lima tahunan yang lengkap dengan pengesahan dan penggantian plat nomor, serta proses Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepada masyarakat, dengan bonus sembako gratis bagi masyarakat yang menerima layanan ini.
Sebelum kegiatan Balale’ Desa Tahun 2025, juga terdapat rangkaian kegiatan Early Warning Fraud Pengelolaan Keuangan Desa melalui Penguatan Inspektorat yang diselenggarakan juga di Aula Besar Kantor Bupati Landak pada 18 sampai 19 November lalu.
Kegiatan ini secara keseluruhan tidak hanya menjadi wadah evaluasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memastikan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa berjalan efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.*
Discussion about this post