Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan komitmennya dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa sebagai kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap pada Rabu 26 November 2025, saat Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Balale’ Desa Tahun 2025 di Aula Besar Kantor Bupati Landak, yang ini dihadiri sebanyak 156 Kepala Desa dan 13 Camat di Wilayah Kabupaten Bupati Landak.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kabupaten Landak Erani. Narasumbernya adalah Anggota IV DPD RI Daud Yordan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Rahmat Mulyono.
Selain itu, terdapat narasumber dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), yakni Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rafdinal yang hadir secara daring melalui Zoom Meeting.
BPKP Mengawal Keuangan dan Pembangunan Desa
Dalam paparannya, Rudy menyoroti pentingnya pengawasan BPKP untuk memastikan setiap rupiah dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel.
Ia memaparkan bahwa BPKP menjalankan perannya sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan fokus pada Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan) dan Consulting (Asistensi, Bimbingan).
Rudy menekankan, BPKP secara aktif memberikan dukungan melalui pengembangan aplikasi strategis, yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang dikembangkan bersama Kementerian Dalam Negeri.
“Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program, salah satunya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal ini, akuntabilitas keuangan desa menjadi fondasi yang mutlak,” jelas Rudy.
Discussion about this post