Masalah lain yang juga ditemukan adalah lemahnya implementasi penyaluran solar bersubsidi dan pupuk, serta tidak adanya pengawasan terhadap mutu pakan ternak dan penggunaan pestisida.
Rudy juga menyampaikan, BPKP berkomitmen untuk mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Sambas melalui berbagai program pengawasan. Rencana pengawasan yang akan dilakukan, antara lain, audit tata kelola pengadaan barang dan jasa Triwulan III tahun 2025 serta reviu atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
“Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu Pemkab Sambas dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara,” katanya.
Satono sendiri berharap kunjungan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan sistem. Dengan demikian, pengelolaan anggaran di Kabupaten Sambas menjadi lebih efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Sinergi antara Pemkab Sambas dan BPKP menjadi wujud nyata dari komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sambas,” tambah Satono.
Dengan dukungan penuh dari BPKP, Pemkab Sambas semakin optimis melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan mampu mewujudkan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.**
Discussion about this post