Kalau kepala daerah tidak perform, berarti Kepala Perwakilan BPKP juga tidak perform. Birokrasi di pemerintahan juga harus aware dengan adanya angka-angka makro, itu jadi dasar untuk mengelola keputusan investasi dan keputusan pembiayaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sambas, Senin 11 Agustus 2025.
Rudy bersama seluruh Koordinator Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat disambut oleh Bupati Sambas Satono, Wakil Bupati Sambas Heroaldi, beserta jajarannya di Kantor Bupati Sambas.
Rudy menyoroti pentingnya tata kelola yang baik, dengan fokus pada peningkatan pendapatan daerah. Sebab, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas menunjukkan tren peningkatan, tetapi ada potensi besar yang belum tergali.
Di perusahaan daerah sendiri, BPKP mengidentifikasi beberapa permasalahan krusial yang memerlukan perhatian serius, yaitu capaian pelayanan yang rendah, tingkat kehilangan air di atas standar 25 persen, serta rendahnya kesadaran terhadap implementasi GRC (Governance, Risk, and Compliance).
Selain itu, Rudy juga menyoroti berbagai kendala yang menghambat ketahanan pangan daerah, yang meliputi belum memadainya produksi komoditas pangan di luar beras dan jagung, tingginya biaya produksi, dan infrastruktur irigasi yang belum terkoneksi secara optimal.
Discussion about this post