Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Kukuh Sumardono Basuki mengapresiasi langkah BPKP meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan para SPPG.
“Dengan komunikasi ini, akan terjadi koordinasi pelaksanaan Program MBG di tingkat provinsi yang mengakomodasi aliran informasi dari SPPG yang ada di seluruh Kabupaten/Kota,” katanya.
Ditambahkannya, melalui kegiatan ini masalah yang terjadi di masing-masing SPPG dapat disampaikan dan dikompilasi di tingkat provinsi.
Dirinya juga berpesan kepada para petugas SPPG untuk memberanikan diri sesegera mungkin mengukur kemampuannya untuk menilai mana pekerjaan yang dapat diatasi oleh dirinya sendiri dan mana yang perlu dimintakan bantuannya dari pihak lain.
“Saya pikir, yang harus dipertimbangkan adalah keberanian untuk mengakui bahwa petugas SPPG tidak bisa melakukan ini sendirian. Artinya, carilah bantuan sebanyak-banyaknya agar program ini dapat dijalankan dengan baik,” tambahnya.
Kukuh mengungkapkan, pihaknya juga telah membuka pintu selebar-lebarnya petugas SPPG membutuhkan bantuan dari Kementerian Keuangan untuk berkonsultasi, terutama terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
Coffee Talk and sharing session tersebut dibagi menjadi empat grup komando, yang secara paralel membahas empat tema, yaitu Optimalisasi Gizi dalam Program MBG, Transparansi dan Akuntabilitas, Strategi Tata Kelola dan Manajemen Risiko untuk Program MBG yang Berkelanjutan serta Kolaborasi Lintas Sektor untuk Efektivitas Program MBG.
Dengan kegiatan tersebut, BPKP akan terus berperan lebih aktif dalam memberikan pendampingan, pengawasan, dan rekomendasi perbaikan kepada petugas SPPG serta memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dengan berbagai pihak.
Kolaborasi juga menjadi kunci mewujudkan program MBG yang akuntabel, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Barat, tutup Mujiyanto.**
Discussion about this post