Selain itu, dalam membantu program-program pemerintah, Rudy mengatakan, terdapat beberapa tantangan Untan, seperti pemanfaatan kemandirian aset yang belum optimal dilakukan, sebaran mahasiswa baru kurang mampu dan dari daerah 3T belum merata, dan juga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual belum dilakukan dengan baik.
Atas hal tersebut, Rudy memberikan beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan Untan dalam rangka meningkatkan pengelolaan BLU-nya. Rekomendasi berkutat pada bagaimana upaya-upaya Untan melakukan optimalisasi pemanfaatan fleksibilitas BLU, yaitu dengan menghasilkan rencana aksi penguatan di berbagai lini agar peningkatan pengelolaan BLU dapat tercapai dengan lebih baik.
Merespons hal tersebut, Rektor Untan Garuda Wiko yang pada saat itu didampingi lengkap oleh jajarannya mengungkapkan, pengendalian intern pada akhirnya menjadi tanggung jawab rektor. Hasil evaluasi ini, menurut Garuda, disimbolkan sebagai lonceng yang dibunyikan kepada seluruh pihak di Untan. Dari sisi eksternal, faktualnya seperti yang disampaikan oleh BPKP.
Garuda juga mengatakan, berbagai kelemahan yang ditemukan tersebut dapat cepat diketahui apabila terdapat mekanisme sertifikasi bagi para dosen yang diamanahkan sebagai rektor, wakil rektor atau dekan dalam mengelola pengendalian internal di kampusnya.
“Kami mohon juga, bimbingannya BPKP, saat ini BLU Untan didorong menjadi PTN BH, kami harus memperbaiki tata kelola yang keberlanjutan kuncinya. PTN BH bukan hanya keleluasaan di bidang finansial saja, tapi juga di bidang akademik,” ujar Garuda.
Garuda mengimbau kepada seluruh jajarannya, tata kelola atau good university governance harus dibangun dengan baik, terutama dalam mengimplementasikan switching mindset ke dalam tata kelola yang masih menjadi tantangan.
“Ini merupakan suatu pengingat bagi kami dan akan kami tindak lanjuti kembali dengan baik,” ujarnya.***
Discussion about this post