Langkah strategis harus diambil dalam menopang transisi pemerintahan yang tengah berlangsung. Semua unsur, baik pusat maupun daerah, harus dilibatkan guna mendukung incoming president dalam menjalankan roda pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap dalam diskusi kelompok terpumpun Percepatan Konsolidasi Data Hasil Pembangunan untuk Menopang Transisi Pemerintahan sebagai Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Tahun 2024 pada Jumat, 20 September 2024, di Aula Lantai 3 Gedung A Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.
Rudy mengungkapkan, pada masa transisi pemerintahan ini, semua pihak harus mempunyai sense of crisis saat ini dan ke depan. “Perbedaan fokus masing-masing pihak dapat mempengaruhi kepekaan atau sense of crisis tersebut,” ujarnya.
Untuk itu, ia menyampaikan, BPKP sedang menghimpun data melalui dialog dengan berbagai unsur di daerah. Hasilnya dapat dimanfaatkan oleh incoming president guna menopang pemerintahan ke depan. Dengan pertemuan tersebut, para pihak bersama-sama dapat menyamakan langkah, menyamakan sense, sebagai langkah awal mengusulkan kebijakan.
“Kalau Indonesia ingin maju, kita harus melakukan pergerakan secara bersama-sama,” tegas Rudy.
Diskusi yang berlangsung dua hari tersebut dibagi dalam empat kelompok pembahasan, yaitu Konsolidasi Data Pemerintah Daerah, Strategi Pembinaan APIP dan Persiapan Pengawasan Penerimaan ASN, Sosialisasi Penilaian Mandiri Kinerja BUMD Aneka Usaha, dan Pembahasan Hasil Value Based Audit atas Penanganan Stunting di Kalimantan Barat.
Discussion about this post