Rudy mengungkapkan, pendekatan agile audit adalah juga agile assurance. Karenanya, ia menyarankan dibentuknya Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Hal tersebut guna menyeimbangkan antara kepatuhan dan manajemen risiko. Menurutnya, Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko akan bisa memfasilitasi risk identification dan mitigation sebagai bagian dari agile assurance.
“Yang paling penting, bagaimana kita mengenali risiko apa yang timbul, dimasukkan ke tabel risk dan diresapi oleh masing-masing project manager,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia menyajikan realitas di lapangan terkait kondisi jalan dan jembatan. Katanya, meskipun Kalimantan Barat masuk dalam 10 provinsi tertinggi yang memiliki jalan rusak, kondisi jalan negara yang dibangun oleh BPJN sudah semakin baik.
Namun demikian, Rudy menyayangkan bahwa jalan-jalan di bawah pengelolaan pemerintah daerah masih banyak yang belum bagus ditambah dengan kasus-kasus korupsi yang mengiringinya.
Guna mengatasi itu, BPKP turun langsung ke lapangan guna mengawal akuntabilitas dari pembangunan-pembangunan tersebut. Adapun yang telah dilakukan BPKP, di antaranya evaluasi jalan jembatan, audit atas pembayaran pelaksanaan paket mendekat dan tanggap darurat (PMTD), dan reviu atas perencanaan dan pemrograman dan juga terhadap paket putus kontrak serta kegiatan audit lainnya.
Rudy juga mengungkapkan, risiko-risiko yang ditemui atas pembangunan jalan dan jembatan, khususnya di Kalimantan Barat, yaitu dalam tahapan perencanaan, ketepatan identifikasi dan penilaian risiko, ketepatan alokasi anggaran, koordinasi dengan stakeholder, dan keselarasan perencanaan/kebijakan atau aturan.**
Discussion about this post