Dalam kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi Brigjen Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan, pemantauan tata kelola pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan integritas daerah.
Ia juga menekankan, seluruh pemda agar meningkatkan pencegahan dan pengendalian korupsi.Tidak hanya itu, ia juga mengajak para kepala daerah berkolaborasi dengan instansi vertikal.
Senada dengan itu, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto dan Aspidsus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Bambang Yunianto membagikan langkah taktis penegakan hukum untuk meningkatkan pelayanan publik.
Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson sendiri meminta para kepala daerah yang hadir memberikan perhatian terhadap upaya-upaya mewujudkan tata kelola yang baik.
“Kepala daerah juga harus membangun harmonisasi dengan berbagai pihak yang ada di daerah, termasuk dengan instansi vertikal,” katanya. **
Discussion about this post