Seluruh pihak harus berpartisipasi dalam optimasi lahan rawa (Oplah). Hal ini akan meningkatkan hasil produksi pangan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M Harahap ketika menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat Selasa lalu dalam rangka Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Upaya Khusus Optimasi Lahan (Opla) Rawa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.
“Perlu dilakukan treatment bersama dalam penanganan masalah irigasi dan infrastruktur pada lahan rawa, seperti saluran air irigasi, tanggul, drainase, pintu air, gorong-gorong, pompa, dan infrastruktur lainnya yang dapat memperbaiki sistem pengairan untuk lahan rawa,” ucap Rudy.
Dalam treatment tersebut, Rudy menyarankan agar Irdam dan Asmil dapat dilibatkan dalam pengawasan kinerja Kodim ketika sedang melakukan Oplah, sedangkan Polda dan Kejati mendampingi Pemerintah Daerah. Dengan demikian, mekanisme manajemen risiko akan berjalan dengan baik.
Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tersebut dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat Harisson.
Discussion about this post