Pemerintah Indonesia dan para pemimpin dunia usaha nasional, dengan dukungan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), menegaskan kembali komitmen untuk memajukan Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab (RBC) serta mengintegrasikan hak asasi manusia (HAM) di seluruh operasi bisnis dan rantai pasok melalui Deklarasi Komitmen Bersama Pemerintah-Pelaku Usaha tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Diselenggarakan di Jakarta pada 12 Februari, acara penandatanganan ini juga menandai kepemimpinan Indonesia dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan, bersama dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
Deklarasi ini mencerminkan pemahaman bersama bahwa penghormatan terhadap HAM dan pekerjaan layak merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan usaha, pengembangan tenaga kerja serta ketahanan ekonomi dan rantai pasok.
Melalui empat pilar Deklarasi, Pemerintah dan dunia usaha berkomitmen untuk: mengakui pentingnya integrasi HAM dalam RBC sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil serta keberlanjutan ekonomi dan rantai pasok demi kepentingan nasional.
Mendorong seluruh pelaku usaha di Indonesia untuk menerapkan RBC selaras dengan kebijakan nasional dan standar internasional, menegaskan kembali pentingnya kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta penghormatan terhadap Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja.
Pengembangan keterampilan dan prinsip-prinsip kerja layak lainnya di seluruh operasi usaha dan rantai pasok, serta mendukung penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, rencana dan langkah strategis guna mempercepat adopsi RBC di seluruh sektor, termasuk melalui penguatan mekanisme bipartit di tingkat perusahaan untuk memperkokoh Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HRDD) dan dialog sosial.
Menegaskan urgensi integrasi HAM dalam praktik bisnis bagi ketahanan dan daya saing ekonomi Indonesia jangka panjang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menarik investasi dengan tetap memastikan keselarasan terhadap prioritas nasional.
“Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam rantai pasok global, sekaligus menjamin terwujudnya kerja layak serta penguatan daya saing yang inklusif dan berkelanjutan,”ujarnya.
Sementara Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang diwakili oleh Kepala Biro Kerja Sama, M. Arif Hidayat, menekankan bahwa penghormatan terhadap hak-hak pekerja dan pengembangan keterampilan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kerja layak dan pertumbuhan yang inklusif.
Discussion about this post