Sinergi kedua pihak tersebut, menurut Rudy, akan memperkuat penanganan tindak pidana korupsi serta membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kejari Singkawang Nur Handayani yang didampingi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Singkawang Baihaki juga membagikan pengalamannya selama bertugas dalam memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini.
“Fungsi kejaksaan negeri adalah membantu pemerintah daerah dalam membangun daerah dari segi penegakan hukum. Kami berusaha untuk membina mereka ke arah yang lebih baik,” ujar Nur.
Namun, diakuinya, setiap daerah memiliki gaya yang berbeda dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penanganannya harus menggunakan pendekatan yang beragam. Hal tersebut diakui pula oleh Rudy. “Setiap daerah memiliki pemicu tindak pidana korupsi yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi gaya atau kebiasaan yang tertanam di masyarakatnya,”imbuhnya.
Untuk itu, kolaborasi dan sinergi antara BPKP dan Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan pengendalian korupsi di negeri ini.**
Discussion about this post