DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN, yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan Lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun capaian kinerja pendapatan dalam APBN Kalbar hingga 30 November 2023 tercatat sebesar Rp10,89 triliun atau 92,03 persen dari target yang telah ditetapkan Rp 11,84 triliun, masih didominasi oleh sektor perpajakan dari PPN dan PPh. Dari sisi belanja, realisasi hingga akhir November sebesar Rp 27,21 triliun atau 85,50 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 31,82 triliun.
“Secara keseluruhan, kinerja APBN Kalimantan Barat hingga akhir November 2023 tetap solid dan terjaga dengan baik. Meskipun secara akumulatif, realisasi pada pos penerimaan mengalami kontraksi, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, dari sisi belanja, baik belanja Pemerintah Pusat (K/L) maupun TKDD, mengalami peningkatan serapan dibanding dengan periode yang sama tahun anggaran lalu. Mesikupun begitu, masih diperlukan perhatian khusus untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran satker di sisa akhir tahun anggaran 2023, khususnya untuk belanja barang dan belanja modal,” jelas Kukuh Sumardono Basuki, Kepala DJPb Kalbar.
Kukuh menyampaikan, untuk capaian kinerja pendapatan dalam APBD (Konsolidasi) Kalbar hingga 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp18,25 triliun atau 70,23 persen dari target sebesar Rp25,97 triliun dan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 77,02 persen dari total pendapatan. Untuk realisasi belanja APBD Kalbar sendiri sebesar Rp16,03 triliun atau 59,58 persen dari pagu yang telah ditetapkan Rp 26,91 miliar.**
Discussion about this post