Digitalisasi ekonomi kini semakin meluas dan semakin disukai masyarakat tanpa pandang bulu. Di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), transaksi digital menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menyebar begitu cepat dan tanpa batas, dari darat, udara hingga transaksi transportasi air.
Sosialisasi terus menerus yang dilakukan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) sukses meyakinkan masyarakat tentang enaknya bertransaksi digital, tanpa harus menghitung lembaran Rupiah dan tanpa menunggu pengembalian uang.
Tingginya antusias masyarakat menggunakan QRIS, membuat pelaku usaha melirik mode pembayaran ini. Tak ada lagi stigma, bahwa transaksi QRIS hanya bagi kalangan menengah atas. Dari belanja ritel, membeli tiket pesawat hingga transaksi kecil di atas air, masyarakat pengguna speed penyeberangan Sungai Kapuas, yang hanya berbiaya Rp 3000 per sekali menyeberang, kini juga menggunakan QRIS.
Sejak diluncurkan serentak pada 17 Agustus 2019 di Indonesia, awalnya masyarakat sempat ragu, lantaran transaksi digital ini membutuhkan jaringan. Namun beberapa tahun kemudian, masyarakat malah merasa nyaman menggunakan QRIS untuk bertransaksi apa saja. Selain mudah, aman dan nyaman, QRIS telah menjadi gaya hidup kekinian.
Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat Doni Septadijaya menjelaskan, peningkatan akseptasi digital QRIS telah dilakukan bekerjasama di berbagai sektor.
Ia mengungkapkan bentuk kerjasama tersebut, yaitu di sektor transportasi darat melalui implementasi QRISTAP Damri, transportasi air melalui QRIS Sampan Bardan-Siantan. Launching QRIS Tap di sektor ritel modern di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Kubu Raya, dan publikasi QRIS Crossborder di Bandara Supadio, bertepatan dengan perubahan status bandara internasional.
“Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kalbar memiliki potensi besar dalam adopsi QRIS Antarnegara,” kata Doni dalam agenda Media Berkabar di Pontianak belum lama ini.
BI Kalbar juga mempelopori perluasan QRIS Antarnegara melalui inisiatif QRIS BETANG (Bangun Ekosistem Transaksi Antarnegara) yang dirumuskan dalam tiga pendekatan utama, yaitu pertama, QRIS Betang Perbatasan dengan mengakselerasi digitalisasi pembayaran di area Pos Lintas Batas Negara (PLBN), mulai dari fasilitas pembayaran asuransi Jasa Raharja hingga perluasan ekosistem pendukung perbatasan, seperti pasar wisata, perhotelan serta sektor food & beverage.
“Ini melanjutkan kesuksesan program Layanan Batas Negara (LENTERA) yang diinisiasi di PLBN Aruk tahun lalu. Kami memperluas program ketiga PLBN di 2026, yang telah terlaksana di Entikong pada Juni lalu dan berlanjut ke Badau serta Jagoi Babang,” jelas Doni.
Pendekatan ke dua adalah QRIS BETANG Perbankan, yakni mendorong peran industri perbankan dalam perluasan QRIS Antarnegara melalui perlombaan QRIS Racing Transaksi Antarnegara (inbound) serta program sosialisasi dan edukasi khusus QRIS Cross Border untuk QRIS merchant dalam agenda Equator Payvolution.
Dan ke tiga melalui pendekatan QRIS BETANG Kegiatan/Komunitas, guna mendorong aktivitas berbasis event melalui kolaborasi multi stakeholder. Langkah ini diwujudkan melalui sinergi bersama Untan pada agenda Summer School lintas negara dengan universitas dari Malaysia, serta berkolaborasi bersama ASITA dan OPD dalam mengidentifikasi titik-titik krusial (hotspot) transaksi QRIS Cross Border.
Di Provinsi Kalimantan Barat hingga Juni 2026, akumulasi nilai transaksi QRIS mencapai angka Rp 6,5 triliun atau 112,04 persen secara tahunan (yoy) dengan volume 62,9 juta transaksi (131,97 persen).
Jumlah merchant di provinsi ini juga terus terkerek. Hingga Juni 2026 merchant QRIS mencapai 552.673, naik sebesar 28,94 persen (yoy) didominasi usaha mikro sebanyak 74,17 persen. Sementara jumlah pengguna telah mencapai angka 875,4 ribu, bertambah sebanyak 18,3 persen (yoy) atau sekira 24 persen penduduk dewasa.
Hilirisasi
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan. Pada triwulan 1 2026, Kalbar bertumbuh 6,14 persen. Di triwulan II 2026 melambat sebesar 5,61 persen. Meski terjadi perlambatan, namun angka tersebut terbilang tinggi dan tetap bertumbuh solid dan masih bergerak di atas nasional yang tercatat sebesar 5,29 persen.
Sementara jika dibandingkan dengan Pulau Kalimantan, posisi Kalbar masih menjadi yang tertinggi pertumbuhannya, disusul Kalimantan Selatan 5,28 persen, Kalimantan Utara 4,96 persen, Kalimantan Tengah 3,53 persen dan terendah di Kalimantan Timur sebesar 3,35 persen.
“Dari pergerakan pertumbuhan ekonomi tersebut, Pulau Kalimantan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 8,15 persen dengan pertumbuhan sebesar 4,10 persen secara tahunan (yoy),” jelas Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin.
Ia menuturkan, menghitung angka pertumbuhan ekonomi bukanlah masalah persentase naik turunnya, tapi dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan 2-2025 dengan triwulan 2-2026.
PDRB Kalbar pada triwulan II 2026 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 90.105,79 miliar dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) sebesar Rp 44.846,80 miliar, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen.
Sedangkan PDRB di triwulan II-2025 ADHB sebesar Rp 81.108,71 miliar dan ADHK sebesar Rp 42.463,86 miliar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59 persen.
“Jadi titik dua poin itulah yang menjadi acuan penghitungan ekonomi. Nah, di Kalbar, meskipun melambat tapi pertumbuhannya masih tetap tinggi,” ujar Saichudin.
Sementara Kepala OJK Kalbar, Rochma Hidayati menuturkan, bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Barat tetap terjaga dan berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah, sejalan dengan perkembangan sektor jasa keuangan di kawasan se-Kalimantan.
“Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen (yoy) dan kontribusi total PDRB Kalimantan sebesar 17,61 persen, menempatkan Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi yang signifikan di kawasan Kalimantan, meskipun masih berada di bawah Kalimantan Timur yang menjadi kontributor terbesar,” kata Rochma.
Tingginya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat juga digerakkan oleh keberadaan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah. Dari 14 kabupaten/kota di provinsi ini, Mempawah mencatat pertumbuhan paling kencang, yakni 8,24 persen. Tak dipungkiri, pelabuhan internasional Terminal Kijing, membuat perekonomian bergerak cepat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang solid di Kalimantan Barat.
Sejak beroperasinya pelabuhan Kijing pada 2022 dan melakukan aktivitas bongkar muat serta pelayaran internasional, banyak perusahaan-perusahaan besar yang membangun pabriknya tak jauh dari area pelabuhan, di antaranya PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, perusahaan agribisnis yang berfokus pada pengolahan kelapa sawit dan produksi minyak goreng kemasan. Perusahaan Aneka Tambang Tbk (ANTAM) juga telah membangun pabriknya di sini dan beberapa perusahaan lain.
Pakar ekonomi Kalbar, Prof Dr H Eddy Suratman, S.E, M.A, menilai, hadirnya Pelabuhan Kijing atau Terminal Kijing ikut mendorong perekonomian di Kalimantan Barat, karena akan lebih mudah melakukan kegiatan ekspor impor dan lebih dekat.
“Dulu, CPO kita kan tidak bisa keluar langsung ke negara lain, tapi harus transit di Pekan Baru atau Jakarta, baru tercatat ekspornya dari provinsi lain, bukan Kalbar. Dan itu, membutuhkan biaya tambahan bagi industri perkebunan di Kalbar. Sekarang, dengan adanya pelabuhan internasional Kijing, otomatis semakin memudahkan perusahaan-perusahaan di daerah ini melakukan ekspor dan tercatat di Kalbar, sekaligus mengurangi pembiayaan,” ujarnya.
“Artinya, kehadiran pelabuhan internasional Kijing, pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalbar,” tegas Prof Eddy.
Discussion about this post