LEGALISASI ganja medis untuk kesehatan akhirnya ditolak MK (Mahkamah Konstitusi). Hal itu dinyatakan MK dalam putusan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020. MK menolak uji formil Undang-Undang Narkotika tentang pasal-pasal larangan penggunaan narkotika golongan I.
MK menyatakan, bahwa ganja medis tetap tidak boleh digunakan untuk alasan kesehatan. Ketua Majelis Hakim Anwar Usman pada persidangan virtual, Rabu 20 Juli 2022 menyatakan, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum mengadili, satu, menyatakan permohonan pemohon V dan VI tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
Dengan demikian, ketentuan pasal pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tidak berubah. Narkotika golongan, termasuk ganja medis, tidak diperbolehkan dikonsumsi meskipun untuk alasan medis.
Sebelumnya, tiga orang ibu menggugat larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kesehatan yang diatur UU Narkotika. Mereka adalah Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Naflah Murhayanti. Para perempuan itu adalah ibu dari penderita celebral palsy.
Perjuangan tiga ibu itu sempat menyita perhatian publik, usai aksi di Car Free Day Jakarta. Mereka membentangkan poster, yang bertuliskan permintaan tolong agar penggunaan ganja medis dilegalkan.
Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Petrus Reinhard Golose menyatakan sikap, menolak legalisasi ganja untuk segala keperluan, termasuk untuk medis. Ia lebih ingin mementingkan generasi muda dibandingkan melegalkan barang haram tersebut.
“Saya sebagai Ketua BNN, saya lebih cenderung menyelamatkan generasi muda Indonesia, generasi bangsa ini daripada melegalkan, itu sikap BNN,” tegas Golose.
Discussion about this post