Implementasi berbagai inovasi sistem pembayaran di daerah menunjukkan perkembangan yang kuat. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) hingga Semester I 2026 telah tercatat sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah, atau sekitar 94.9 persen Pemda, telah berada pada kategori digital.
Artinya, transaksi pemerintah daerah semakin efisien, transparan, dan terdigitalisasi. Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah juga terus diperluas pada berbagai transaksi pemerintah, sehingga proses belanja semakin efisien dan tata kelola semakin kuat.
Hingga saat ini, 60 Kementerian/Lembaga dan 304 Pemerintah Daerah telah memanfaatkan instrumen pembayaran tersebut. Implementasi QRIS baik secara pindai maupun QRIS TAP pada pelayanan publik semakin memperluas pemanfaatan transaksi nontunai dalam mendukung aktivitas ekonomi di daerah.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali menekankan, bahwa transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) perlu terus diakselerasi untuk memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Manfaat ini terwujud melalui transaksi yang semakin efisien dan inklusif, didukung penguatan talenta, inovasi, ekosistem, serta sinergi pusat dan daerah untuk memperluas penciptaan nilai tambah dan memperkuat daya saing ekonomi,” ujarnya saat membuka Casual Talk Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Kamis 24 September 2026. Seminar merupakan bagian dari kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).
Ricky menyampaikan, bahwa penguatan EKD di daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik, kesiapan digital, dan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Di tengah beragamnya tingkat kompetensi dan literasi masyarakat serta kapasitas digital antarwilayah, sinergi seluruh elemen di tingkat pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi.
“Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ricky.
Hadir sebagai narasumber dalam Casual Talk, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital Boni Pudjianto, dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ryan Rizaldy.
Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia terus mendorong layanan pembayaran yang efisien dan inklusif guna mendukung formalisasi aktivitas ekonomi dan peningkatan produktivitas.
Inovasi pembayaran dan perluasan akseptasi digital turut membuka peluang untuk mengoptimalkan penerimaan dan belanja daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)
Penguatan digitalisasi daerah juga terus dilakukan melalui sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD.
Discussion about this post