Kinerja fiskal regional mencatatkan tren positif. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara berhasil terkumpul sebesar Rp9,69 triliun atau tumbuh pesat 30,26 persen secara tahunan (yoy), telah terealisasi 57,76 persen dari target.
Setoran terbesar bersumber dari penerimaan perpajakan yang tumbuh melesat 33,29 persen (yoy) sebesar Rp8,73 triliun, disokong oleh tingginya penerimaan pajak dalam negeri dan bea cukai.
“Tingginya setoran penerimaan negara ini mencerminkan roda bisnis dan aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Barat yang terus bergerak aktif,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono dalam konferensi pers APBN Kalimantan Barat edisi September 2026 secara daring, Kamis, 24 September 2026.
Ia memaparkan, di sisi pengeluaran, Belanja Negara telah disalurkan sebesar Rp19,67 triliun (66,86 persen dari pagu) dengan tingkat defisit anggaran menyempit hingga 10,49 persen. “Akselerasi belanja ini didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh signifikan sebesar 48,42 persen (yoy) mencapai Rp7,34 triliun,” jelasnya.
Rahmat menyampaikan, bahwa lonjakan belanja pusat ini difokuskan pada program yang dampaknya langsung menyentuh warga, antara lain fungsi Pendidikan sebesar Rp1,67 triliun yang di dalamnya mencakup pembiayaan sarana Sekolah Rakyat senilai Rp556,24 miliar, serta fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum yang tumbuh melesat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya untuk Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan sebesar Rp92,80 miliar dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan Rp51,62 miliar di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain itu, APBN dialokasikan secara riil melalui Belanja Pemerintah Pusat untuk menopang kebutuhan dasar masyarakat serta konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat. Komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp3.661,10 miliar disalurkan terutama untuk mendukung operasional serta pelayanan publik aparat pertahanan, kepolisian, dan keagamaan di daerah.
Belanja Barang terealisasi sebesar Rp2.364,74 miliar, yang di dalamnya mencakup penanganan jalan daerah oleh Kementerian PU senilai Rp231,94 miliar.
Pembangunan ini semakin kuat dengan alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.315,96 miliar yang difokuskan pada dua sektor krusial: pembangunan sarana Sekolah Rakyat senilai Rp555,25 miliar untuk memperluas akses pendidikan, serta pemeliharaan koridor jalan logistik (backbone) sebesar Rp142,10 miliar guna memastikan kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik warga.
Adapun skema bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) kini disalurkan secara terpusat oleh Kementerian Agama, untuk menjamin keberlanjutan pendidikan para siswa penerima beasiswa.
Transfer Daerah
Rahmat Mulyono mengungkapkan, sebagai pilar pembangunan hingga ke pelosok daerah, penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp12,33 triliun atau mencapai 73,73 persen dari alokasi APBN.
Penyaluran ini memberikan kepastian layanan publik dan pembangunan daerah, dimulai dari dukungan bagi masyarakat perdesaan melalui Dana Desa senilai Rp518,98 miliar yang telah terealisasi tahap I untuk 2.044 desa serta tahap II untuk 1.210 desa.
Untuk akselerasi infrastruktur daerah, DAK Fisik tahap I telah tuntas disalurkan ke seluruh pemerintah daerah penerima alokasi, dan dilanjutkan penyerahan tahap II di Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, serta Mempawah.
“Sementara itu, untuk menjamin mutu dan akses pendidikan dasar hingga usia dini, APBN merealisasikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara tepat waktu,” ujar Rahmat.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah tersalurkan sebesar Rp1,26 triliun guna mendukung operasional sekolah. Dukungan ini makin lengkap dengan penyaluran BOP PAUD sebesar Rp61,88 miliar untuk memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini, serta BOP Kesetaraan senilai Rp26,71 miliar untuk memberikan kesempatan belajar yang merata melalui jalur pendidikan nonformal.
Sinergi pembangunan juga diperkuat oleh kinerja APBD Konsolidasian se-Kalimantan Barat, yang mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp14,83 triliun.
Menurut Rahmat, struktur pendapatan daerah makin mandiri ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 18,10 persen mencapai Rp4,23 triliun.
Discussion about this post